DPNTimes.com, Nunukan – Fraksi-fraksi DPRD Nunukan menyampaikan pandangan umum fraksi menanggapi rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan tahun 2024, Selasa (31/10).
Fraksi Hanura melalui Triwahyuni memberikan sejumlah catatan terhadap asumsi kebijakan anggaran 2024 sebesar Rp1,6 Triliun lebih. Fraksi Hanura meminta oemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) disegala sektor.
Fraksi Hanura menilai ada penurunan target PAD pada 2024 sebesar 5,33 persen. “Target PAD sangat perlu untuk tahun berikutnya karna dapat menjadi acuan dasar pengutan retribusi,” sebut Triwahyuni.
Salah satu catatan stategis dari Fraksi Hanura terhadap APBD 2024 yakni pemerintah daerah diharapkan tetap fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian dan infrastruktur yang dapat mendorong peningkatan pembangunan di sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.
“Kami dari Fraksi Hanura juga menyarankan kepada pemda agar tetap memperhatikan bantuan sosial dan dana hibah pada APBD 2024,” tambahnya.
Fraksi Demokrat melalui Robinso Totong selaku juru bicara menyambut baik Penyampaian Nota RAPBD 2024 dan me,berikan apresiasinya.
disampaikan Robinson, APBD 2024 disusun dengan pendekatan kinerja yang tentunya bermuara pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat Nunukan.
“Mencermati penyampaian Nota RAPBD 2024, Fraksi Demokrat menyarankan agar Pemerintah daerah juga memfokuskan realiasi APBD di bidang pembangunan SDM dan kesehatan serta pemerataan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di seluruh Kecamatan Kabupaten Nunukan.
menanggapi penurunan proyeksi PAD 2024 sebesar -5,33 Persen, Fraksi Demokrat meminta penjelasan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.
“Sejauh mana APBD 2024 berpihak, karena saat ini terjadi lonjakan harga bahan pokok terutama beras akibat cuaca ekstrim el-Nino, program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk menangani hal ini,” ungkapnya.
Fraksi PKS melalui juru bicara Andre Pratama merincikan sejumlah program yang didasari oleh aspirasi masyarakat, diantaranya mengusulkan rumah singgah pasien untuk membantu pasien dan keluarga apabila berobat di rumah sakit.
“Adanya rumah singgah ini tentu dapat meringankan beban pasien dan keluarganya terutama soal biaya bagi pasien yang dirawat di RSUD Nunukan,” terang Andre Pratama.
Selain itu, Fraksi PKS juga berharap agar pemerintah daerah meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di RSUD yakni membangun Poliklinik rumah sakit.
Demikian juga dengan infrastruktur akses penyeberangan Sebatik – Nunukan, Sei Jepun –Mantikas maupun Pelabuhan Bambangan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dan khusus pemerintah agar memperbaiki fasilitas dermaga tersebut.
“Pustu-pustu di sejumlah desa aliran Sungai Sembakung, Desa Tabol dan Desa Laju Tepian harus direhab total dan menempatkan tenaga medis secara permanen juga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ungkapnya.
Terkait Jalan Padaelo di Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur, Fraksi Hanura menegaskan pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius karena hal ini sudah disepakati bersama dalam rapat dengar pedapat (RDP) antara warga dan anggota legislatif untuk diprioritaskan pada tahun depan.
“ Yang menjadi keluhan masyarakat juga, distribusi gas 3 kg tidak merata, kami minta pemkab menyelesaikan permasalahan ini dengan penambahan pangkalan LPG,” tambahnya.
Fraksi Perjuangan Pembangunan Nasional (PPN) melalui juru bicara Joni Sabindo mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menjamin pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Nunukan khususnya di wilayah empat Kabudaya dan Krayan.
Fraksi gabunga ini memintan perhatian pemerintah agar memprioritaskan sektor pertanian dengan menganggarkan pembukaan dan peningkatan jalan usaha tani serta mengupayakan ketersediaan pupuk karena sektor pertanian memberikan kontribusi besar dalam pembanguna ekonomi masyarakat.
“Termasuk infrastruktur jalan di wilayah empat yang menghubungkan antar desa dan kecamatan yang nantinya menjadi akses jalan provinsi dan nasional.” terang Joni Sabindo.
Menurut Fraksi PPN, masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi di wilayah empat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan telekomunikasi sehingga Joni menegaskan kepada pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius pada tahun yang akan datang.
Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) melalui juru bicara Hj Nursan menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi atau reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD.
“Pendidikan merupakan sebuah proses membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga mampu mengembangkan spiritual, terang dia.
Legislatif dan Eksekutif selalu mengupayakan kualitas pendidikan, akses layanan pendidikan seperti perbaikan gedung sekolah, ruang kelas, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Namun menurut Fraksi GKP masih ada beberapa sekolah yang peningkatan sarana dan prasarana nya seperti pembangunan pagar SDN 004 Nunukan, sekolah tersebut belum memiliki pagar dibagian belakang RKB.
Selanjutnya, akses jalan menuju SMAN 2 Nunukan Selatan juga perlu ditingkatkan karena akses jalan tersebut masih berupa tanah merah yang rawan kecelakaan jika musim hujan.
Di bidang kesehatan, Fraksi GKP menyebutkan mayoritas dari 18 Puskesmas yang menyebar di seluruh Kabupaten Nunukan mengalami permasalahan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Adapun permasalahan tersebut, sebut juru bicara Fraksi GKP ini, minimnya jumlah tenaga medis di setiap Puskesmas, seperti dokter, perawat, dan bidan agar masyarakat setempat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
“Akses jalan menuju Puskesmas masih banyak yang perlu adanya peningkatan,Kurangnya Daya Listrik serta Tidak adanya Genset yang memadai untuk menunjang kelistrikan jika terjadi pemadaman listrik,” terang Hj Nursan.
lebih lanjut ia sampaikan, belum adanya pengelolaan limbah medis secara mandiri dimana pengelolaan limbah medis di Kabupaten Nunukan masih dikelola oleh pihak ketiga dan membutuhkan biaya yang besar.
“Hal ini tidak hanya terjadi di Puskesmas namun juga terjadi di RSUD Nunukan. Diharapkan ke depannya pengelolaan limbah medis ini, bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), ujar dia.
Fraksi GKP, tambah Hj Nursan, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menambah armada mobil jenazah yang bisa ditempatkan di setiap Puskesmas, karena dengan armada yang tersedia sekarang masih kurang menunjang pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Perlu adanya peningkatan besaran dana insentif bagi kader Posyandu yang hanya sebesar Rp100.000,-perbulan.
“Nilai tersebut sangat kurang apalagi dengan kondisi yang sudah beberapa tahun ini tidak pernah kader mendapatkan insentif,” sebut dia.
Pemerintah, kata Fraksi GKP semestinya meningkatkan pendanaan bagi pelaksanaan kesehatan melalui kegiatan posyandu. Pendanaan yang memadai dapat dialokasikan dengan berbagai macam peralatan, pemberian makanan tambahan dan insentif kader.(pubdokdprdnnk)
