DPNTimes.com, Nunukan – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan pada Kamis (13/11/25) di Ruang Pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Juni Mardiansyah, yang hadir mewakili Bupati Nunukan.
Rakor menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr. Sumarlan, S.Pd., M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Tri Bakti Mulyanto, ST, MT, Kepala BPJN Kalimantan Utara. Kegiatan juga diikuti Staf Ahli Bupati, Ketua TP2D, kepala OPD terkait, para camat, serta perwakilan BPPD Provinsi Kalimantan Utara dan pengelola PLBN Labang serta PLBN Sebatik melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Juni menegaskan bahwa Rakor ini merupakan momentum penting dalam penyelarasan dan sinkronisasi berbagai program lintas sektor untuk pembangunan kawasan perbatasan.
“Rakor ini sangat penting untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program di internal pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan pembangunan, sekaligus memperkuat sinergi antar-stakeholder.
“Rakor ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, sosial ekonomi, keamanan, dan kedaulatan,” tegasnya.
Juni juga menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi yang kuat akan mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan membanggakan, sekaligus menjadi etalase kemajuan bangsa.
Pada sesi pemaparan materi, Dr. Sumarlan membahas arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan. Sementara itu, Tri Bakti Mulyanto menjelaskan kondisi jalan nasional dan jalan perbatasan di wilayah Nunukan.
Tri mengungkapkan bahwa total panjang jalan perbatasan di Kabupaten Nunukan mencapai 224,26 kilometer, dengan 14,7 kilometer di antaranya berstatus jalan nasional. Dari total tersebut, 14,70 km telah beraspal, 124,70 km masih berupa jalan tanah, dan sekitar 27,05 km berada dalam kawasan hutan.
Rakor ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mempercepat pembangunan kawasan strategis perbatasan melalui perencanaan terpadu dan sinergi antar-instansi.(prokompimnnk)
