DPNTimes,Nunukan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait kerugian peternak ayam potong lokal akibat maraknya pasokan ayam beku dari Luar Nunukan.
RDP yang dipimpin oleh Wilson ini digelar di Ruang Rapat Amblat I Kantor DPRD Nunukan pada Selasa (17/01) dengan menghadirkan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanna Pangan, Balai Karantina Pertanian serta Asosiasi Peternak Ayam Potong Nunukan.
Ketua Asosiasi Peternak Ayam Tunon Taka Mitra Sejahtera (TMS), Selutan Tadem mengemukakan pihaknya saja menaungi 85 peternak dengan daya tampung kandang 150 ribu daily old chick (DOC) perminggu dimana setiap bulannya, peternak mereka menerima 56 ribu hingga 60 ribu DOC setiap bulannya.
“Rata-rata daya serap pasar untuk hari-hari biasa mencapai 1100 perhari atau sekitar 33 ribu hingga 35 ribu ekor perbulan. Ini baru TMS saja, belum dari dua lainnya, ” beber Selutan Tadem.
Dengan daya tampung dan hasil panen yang dinilai mampu memenuhi permintaan pasar tersebut, peternak ayam potong Nunukan dihadapkan pada tingginya pasokan ayam beku dari luar Nunukan yang mengakibatkan keterlambatan panen yang menimbul kerugian bagi para peternak.
Ia menyebutkan, normalnya peter ak akan memanen ayam mereka paling lambat saat berusia 42 hari. Namun, saat ini, peternak memanen pada usia 50 hari bahkan ada yang sampai 60 hari dan pada akhirnya peternak dipaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk pakan ayam.
“Karenanya, kmi meminta Pemerinth Kabuoaten Nunukan dalam hal ini OPD terkait agar melahirkan regulasi yang dapar melindungi peternak lokla,” pinta dia.
Mengeluhkan hal serupa, Susanto yang mewakili Mitra 88 juga menyayangkan tingginya pasokan ayam beku dari luar Kabupaten Nunukan sedangkan pihaknya mampu menyuplai 1000-1300 ekor perhari atau menjual sekira 40 ribu ekor ayam setiap bulannya.
“Melihat besarnya panen ayam potong peternak lokal ini, Nunukan tidak perlu lagi mendatang tambaham ayam beku dari luar yang justru akan merugikan peternak lokal dan menguntungkan pedagang luar Nunuka,” imbuhnya.
Mendengar keluhan peternak ayam ini, Wakil Ketua DPRD Nunukan Burhanuddin menjelaskan prinsip ketahanan pangan menurutnya adalah kemampuan menjaga ketersedian barang di lapangan sehingga tidak menimbulkn gejolak.
“Dari manapun itu sumber harus dibuka. Mudah-mudhan saya tidak salah,” ungkap dia.
Ia menambahkan, kejadian panen serentak yang kadang terjadi sehingga menyebabkan stok melimpah dan pada hari berikutnya stok kurang. Dengan bnayaknya stok di pasar dinilai akan menguntungkan konsumen namun di sisi lain merugikan peternak.
Ia meminta OPD terkait benar-benar mengkaji permasalahan ini sebelum seutuhnya memutus rantai pasokan ayam beku dari luar Nunukan agar tetap dapat menjaga stabilitas stok dan harga di pasar.
“Di sinilah peran pemerintah dengan melahirkan regulasi yang mengatur. Saya minta OPD terkait agar betul-betul mengkaji persoalan ini. Kalau perlu segera ambil tindakan sehingga permasalahan tidak berlarut-larut, ” pungkasnya.
Selaku pimpinan rapat, Wilson menyampaikan simpulan RDP, bahwa pemerintah daerah terus berupaya menangani kondisi inflasi atau mencegah terjadinya inflasi di Nunukan yang dapat mengganggu sektor perekonomian.
Selanjutnya, ia meminta agar pemerintah mengkaji permasalahan ini secara mendalam dan segera membuat perda atau regulasi yang dapat melindungi peternak lokal dari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Tadi saya dengar ada beberapa data yang tidak sinkron sehingga diragukan kevalidannya. Karenanya, kami meminta OPD terkait agar memetakan kebutuhan pasar dan menggunakan data tersebut untuk penyusunan regulasi nantinya,” pungkasnya.
