HUKUM

Sosper Perda Adminduk, Hj Nursan: Retribusi Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Gratis

56
×

Sosper Perda Adminduk, Hj Nursan: Retribusi Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Gratis

Share this article
Oplus_131072

DPNTimes.com, Nunukan – Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diundangkan Retribusi KTP, Akte Lahir, dan pengurusan dokumen kependudukan lainnya tidak dipungut biaya alias gratis.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Nunukan dari Partai Gerindra, Hj Nursan, SH dalam sosialisasi Payung Hukum Daerah tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, pada Rabu (22/05) di Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik.

Pencabutan biaya administrasi tersebut, merupakan bagian dari upaya pemerintah terhadap akses masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan.

Di kesempatan yang sama narasumber, Muhammad Said menjelaskan, Perda tersebut merupakan turunan dari undang-undang yang berlaku tentang pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Baca Juga  DPRD Nunukan Setujui dan Tandatangani Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD Nunukan 2023

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa semua pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Selain itu, pelayanan terkait akta kelahiran dapat dilakukan baik secara online maupun offline melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Nunukan.

“Masyarakat hanya perlu memastikan kelengkapan dokumen persyaratan seperti surat pengantar dari RT/RW, surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan, fotokopi KTP orang tua, dan lainnya,” kata Said.

Proses pengurusan Dokumen Kependudukan tersebut juga bisa selesai dalam waktu beberapa hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.

Baca Juga  Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa Sambut Kunjungan Majelis Ulama Indonesia Cabang Nunukan

Terkait penghapusan retribusi adminduk tersebut, sangat membantu masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Penghapusan biaya administrasi dapat mengurangi beban finansial mayarakat saat mengurus dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga.

“Pemerintah berupaya membangun kesadaran masyarakat agar termotivasi mengurus dokumen kependudukan, hal ini tentunya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pencatatan administrasi kependudukan, bahkan mengurangi praktik pungutan liar yang kadang terjadi dalam proses administrasi,” kata Said.

Meski demikian, sebagian masyarakat juga menyuarakan kekhawatiran mengenai bagaimana pemerintah akan mengimbangi pendapatan yang hilang dari retribusi tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga meskipun tanpa adanya biaya administrasi.

Baca Juga  Anggota DPRD Nunukan Dengarkan Nota Penjelasan Bupati Tentang RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2023–2042

Secara keseluruhan, kebijakan pencabutan retribusi administrasi kependudukan diterima dengan baik oleh masyarakat, karena dianggap memudahkan dan meringankan beban mereka dalam mengurus dokumen kependudukan. (dprdnnk-tfk/red)

Author

Bagikan ini...

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights