DPNTimes.com, Nunukan – Rapat paripurna ke-17 masa persidangan lll tahun sidang 2023-2024 pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Nunukan T. A 2024, Jumat (02/08/2024).
Rapat paripurna dipimipin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi Wakil ketua DPRD H. Saleh dan wakil Bupati Nunukan. Turut hadir anggota DPRD Nunukan, unsur Prokopim dan para awak media.
Inah Anggraini selaku juru bicara Fraksi PKS menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap nota keuangan rancangan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan
tahun anggaran 2024.
Melalui anggaran perubahan ini, fraksi PKS memberikan Masukan agar pemerintah fokus kepada beberapa sektor Sebagai berikut:
- Kami meminta kepada pemerintah daerah agar memastikan, Alokasi dana tambahan bersumber dari pemerintah Provinsi untuk menyuluh pertanian dan perikanan dimaksimalkan dengan baik, beberapa kelompok tani dan perikanan khususnya di Pulau Sebatik mengeluhkan terkait peran penyuluh pertanian dan perikanan di daerahnya. Beberapa keluhan tersebut sudah dialami beberapa tahun terakhir.
- Terkait dengan problem yang terjadi di RumahSakit Daerah Nunukan, kami meminta kepada pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
- Fraksi kami meminta kepada tim dewan pengawas RSUD agar betul-betul memvalidasi setiap tagihan hutang dan sudah masuk dalam list temuan BPK sehingga kita terhindar dari pembayaran hutang pekerjaan yang diduga fiktif.
- Kami menyarankan agar PJ direktur RSUD Nunukan Meroling semua kasir dan staf bendahara yang ada di RSUD Nunukan.
- Fraksi kami meminta percepatan terkait dengan kegiatan rehabilitasi atap Pasar Yamaker yang sampai saat ini belum dilaksanakan sementara anggarannya sudah ada Sekitar 500 juta. Masyarakat mengeluh dikarenakan atap pasar tersebut sudah banyak yang bocor.
- Perencanaan kegiatan fisik di atas 1 milyar dan perencanaan yang telah masuk dalam usulan DAK agar di masukkan ke dalam APBD perubahan tahun anggaran 2024.
- Tabung gas yang semakin panjang antriannya diharapkan dinas tehnis melakukan pembenahan di lapangan untuk mencari solusi terbaiknya.
- Mengingatkan kepada setiap SKPD agar tetap profesional dalam bekerja, termasuk banyaknya usulan beredar di masyarakat untuk pengerjaan paket 2024 perubahan padahal hal tersebut belum disahkan oleh DPRD.
- Terakhir, fraksi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua hutang yang ada sehingga tidak ada lagi beban yang diwariskan kepada pemerintah yang baru ke depannya.
Demikian pemandangan umum fraksi partai keadilan sejahtera Disampaikan dengan landasan kecintaan kepada masyarakat Nunukan untuk semata-mata kemajuan dan kemakmuran bersama,” ucapnya. (Adv).
