DPNTimes,Nunukan-Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan Joni Sabindo melaksanakan Penjaringan Aspirasi (Reses) Daerah Pemilihan (Dapil) 1 di Desa Persiapan Binusan Dalam pada Senin (28/03).
Pada kesempatan ini, warga yang hadir mempertanyakan status pemekaran desa yang menurutnya sangat penting guna memajukan pembangunan di Desa tersebut.
Sejauh ini, Desa Binusan Dalam masih menggunakan suntikan dana dari Desa Binusan Induk sehingga pembangunan dinilai lambat karena rendahnya anggaran yang bisa dialokasikan pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga menilai kurangnya fasilitas kesehatan yang ada di Desa Binusan Dalam terlebih desa ini juga masih cukup sulit dan jauh untuk dijangkau.
Warga makin merasa terjepit dengan akses jalan yang hingga saat ini masih belum cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang rusak parah sehingga sering menimbulkan kecelakaan. Terlebih pada musim penghujan, jalan akan tergenangi lumpur di hampir semua badan jalan menuju Desa Binusan Dalam.
Seusai reses, Joni sabindo menyampaikan harapannya agar pemerintah benar-benar memprioritaskan pembangunan di Desa Binusan Dalam.
“Apa yang kami peroleh malam ini akan kami teruskan ke pemerintah Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara,”
Karena, lanjut Joni, tidak sedikit warga kita yang tinggal di Binusan Dalam ini. Belum lagi masih ada satu RT yang hingga saat ini masih belum benar-benar menikmati fasilitas listrik yang memadai.
“Jadi kami akan sampaikan ke pemerintah bahwa di beberapa lokasi itu masih membutuhkan penambahan tiang yang bisa memudahkan warga mengakses listrik,” kata Joni.
Terkait fasilitas kesehatan, Joni berharap pemerintah dalam hal ini aparat desa dan Puskesmas Binusan juga bisa segera membentuk Posyandu di Binusan Dalam.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkhusus pada pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan di Desa Binusan Dalam.
“Mumpung ada warga yang mau menghibahkan 50Mx50M dari luas lahannya,” tegas Joni.
Namun, kata Joni, jika aspirasi ini belum bisa diakomodir pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan program tersebut akan dimasukkan dalam pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
“Lagi-lagi, saya berharap pemerintah tidak mengalami defisit anggaran dan Covid-19 ini bisa segera berlalu sehingga APBD tidak saja digunakan untuk penanganan pandemi ini,” harap Joni.
