Intisari:
- DPRD Nunukan sampaikan rekomendasi LKPj 2025 sebagai evaluasi pembangunan daerah.
- Sejumlah proyek fisik dan perencanaan dinilai bermasalah dan perlu audit.
- DPRD dorong perbaikan pelayanan dasar dan penyelesaian kewajiban keuangan daerah.
DPNTimes.com, Nunukan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan secara resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (29/4/2026).
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah.
Juru Bicara DPRD Nunukan, Siti Musdalifah, menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan merupakan hasil pembahasan mendalam serta monitoring lapangan terhadap berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025.
“Rekomendasi DPRD ini disusun sebagai bentuk fungsi pengawasan sekaligus komitmen kami agar pelaksanaan pembangunan ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
DPRD menemukan sejumlah catatan penting, khususnya pada pelaksanaan proyek fisik yang telah dibayarkan 100 persen namun kualitas pekerjaan belum memenuhi standar. Salah satunya pembangunan mushola di SDN 003 Nunukan Selatan yang dinilai perlu evaluasi teknis serta penegasan tanggung jawab pelaksana.
Selain itu, pekerjaan rangka mini soccer di Jalan Lingkar juga menjadi sorotan karena dinilai tidak sebanding antara nilai pembayaran dengan kondisi fisik pekerjaan. DPRD mendorong audit mendalam terkait volume pekerjaan dan kewajaran harga satuan.
Permasalahan serah terima pekerjaan turut menjadi perhatian, seperti pembangunan gedung SMPN 002 Mamolo yang telah dibayar penuh namun belum diserahkan kuncinya oleh kontraktor.
“Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam proses serah terima pekerjaan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” jelasnya.
Dari sisi perencanaan, DPRD menilai masih terdapat kegiatan yang kurang tepat sasaran, seperti pembangunan bronjong di kawasan Hutan Kota Nunukan Selatan yang dinilai tidak memiliki urgensi signifikan.
Perubahan spesifikasi pekerjaan tanpa perencanaan yang jelas juga menjadi catatan, seperti perubahan perkerasan jalan dari aspal menjadi beton pada ruas Gang Limau menuju Politeknik Nunukan.
Di sektor infrastruktur wilayah perbatasan, DPRD menyoroti belum terealisasinya pengaspalan jalan menuju Puskesmas Lapri dan kawasan Embung Lapri di Sebatik. Kondisi jalan poros tengah Sebatik yang masih labil juga dinilai membutuhkan penanganan lebih tepat.
DPRD juga menemukan berbagai persoalan lain, seperti kerusakan dini pada pekerjaan siring, kualitas box culvert yang tidak sesuai, keterlambatan pembangunan Embung Binusan, hingga bangunan sekolah yang belum dilengkapi mobiler.
Pada sektor pelayanan dasar, DPRD mendorong percepatan pembangunan jaringan pipanisasi di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, serta optimalisasi rehabilitasi puskesmas di wilayah Krayan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera menuntaskan kewajiban utang dari tahun anggaran sebelumnya guna menjaga kredibilitas fiskal daerah.
“Harapan kami, seluruh rekomendasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan ke depan semakin berkualitas dan akuntabel,” tutupnya.
