DPNTimes.com, Nunukan – Rapat paripurna ke-10 masa persidangan lll tahun sidang 2023 – 2024. Jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun 2023. Rabu (17/07/2024).
Memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi wakil ketua DPRD H. Sale S,E dan Burhanuddin serta, Sekertaris daerah Serfianus dan dihadiri anggota Dewan lainnya serta dari unsur Prokopim.
Sekretaris Daerah Serfianus dalam sambutannya menyampaikan beberapa pertanyaan, pandangan maupun saran atau masukan sebagaimana disampaikan dalam pemandangan umum anggota dewan lewat fraksi – fraksi.
Jawaban, kata Serfianus, atas pertanyaan, pandangan, saran atau masukan sebagai bentuk dukungan dan komitmen yang kuat dari dewan dalam pemerintahan. Penyelenggaraan dari pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi fraksi DPRD Kabupaten Nunukan yang memiliki substansi yang sama.
Kepada Fraksi Partai Hanura, pemerintah daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“Semoga ditahun yang akan datang pemerintah daerah dapat mempertahankan pengecualian (QTP). opini wajar tanpa,” kata sSerfianus.
Pemerintah daerah, lanjut dia, akan terus berusaha untuk meningkatkan capaian-capaian tersebut dengan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan dimaksud khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah
Kepada Fraksi Partai Demokrat, sebut Serfianus, terkait saran dan masukannya untuk bidang ekonomi mikro UMKM, bidang pendidikan dan bidang kesehatan, pemerintah daerah ke depan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang tersebut sehingga dapat berjalan dengan lebih baik lagi sebagaimana yang diharapkan.
Lebih lanjut ia sampaikan, kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap capaian dalam pengelolaan keuangan daerah, ke depan capaian ini akan diusahakan untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan.
“Untuk penyelesaian permasalahan di bidang kesehatan baik di sisi pelayanan maupun di sisi administrasi khususnya di rumah sakit umum daerah, pemerintah telah menyikapi masalah-masalah tersebut secara bertahap dengan melakukan perbaikan pada sisi manajemen RSUD, melakukan penyelesaian kewajiban rsud oleh pemerintah daerah secara bertahap dan di usahakan selesai pada tahun anggaran 2024.
Dan melakukan analisa terhadap unit-unit rumah sakit secara berkala,” tambahnya.
Selanjutnya, Kata Serfianus, untuk keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan produksi usaha para petani khususnya petani rumput laut dengan memberikan/sarana dan prasarana budidaya rumput laut.
Terkait dengan turunnya harga rumput laut, pemerintah daerah melalui dinas terkait terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan walaupun kurang berdampak mengingat harga rumput laut di tentukan oleh pasar.
”Untuk pelaksanaan kegiatan, pemerintah tetap berusaha dan terus memantau agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Serfianus.
Selanjutnya, tambahnya lagi, terkait pemberian bantuan yang belum tepat sasaran, pemerintah akan lebih bijak dalam memberikan bantuan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul- betul membutuhkan.
“Ke depan, capaian ini akan kami usahakan untuk dipertahankan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Fraksi Gerakan Karya Pembangunan atas pandangan umumnya, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah.(adv.dprdnnk)
