DPNTimes.com, Nunukan – Upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas rumput laut, Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan ((Bappebti) RI , menggelar pertemuan dengan membahas berbagai strategi pengembangan industri rumput laut.
Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam,SH bersama Sekretaris Komisi II, Ramsah, dalam menindaklanjuti aspirasi pembudiaya rumput laut Nunukan, mereka berdiskusi dengan Ketua Tim Koordinasi Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang dan Pendampingan Kasus, Tomi Setiawan.
Dalam pertemuan tersebut Komisi II dan Bappebti RI membahas pemanfaatan resi gudang sebagai instrumen pembiayaan yang strategis bagi pembudidaya dan pengusaha rumput laut.
Menurut Tomi Setiawan, Resi gudang memungkinkan pelaku usaha untuk menjaminkan komoditas yang disimpan di gudang, agar memperoleh akses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya tanpa harus menjual komoditas saat harga pasar sedang rendah sehingga berdampak stabilitas harga.
Ia menjelaskan, dalam industri rumput laut jika menggunakan resi gudang, petani dan pengusaha dapat menyimpan produk rumput laut saat harga kurang menguntungkan dan menjualnya ketika harga kembali naik.
“Tentu ini dapat menjaga kestabilan ekonomi bagi para pelaku usaha rumput laut di Kabupaten Nunukan,” ungkap Tomi Setiawan.
Selain peningkatan fasilitas pengelolaan resi Gudang, Penyimpanan komoditas rumput laut secara optimal, gudang di Kabupaten Nunukan perlu memenuhi standar kebersihan, keamanan, serta pengaturan suhu dan kelembaban yang tepat, untuk mendapatkan kualitas.
Terkait pemasaran, Tomi menekankan pentingnya pemetaan pasar domestik dan ekspor untuk produk rumput laut Nunukan, untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama untuk industri yang memerlukan bahan baku rumput laut seperti kosmetik, makanan, dan farmasi.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam SH mengatakan bahwa Kerja sama dengan industri pengolahan rumput laut juga akan direncanakan, karena adanya yang berkesinambungan, kata Fajrul, produk rumput dapat dipasarkan dalam bentuk siap pakai.
“Jika pengelolaan kedepannya seperti ini bisa dipastikan Rumput laut kita di Nunukan memiliki nilai jual yang lebih tinggi sehingga nantinya Gudang SRG di Nunukan difungsikan sebagai sentra pemasaran komoditas rumput laut,” ungkap Fajrul.
Di bidang infrastruktur, dukungan untuk akses fasilitas ekspor juga menjadi perhatian utama. Kabupaten Nunukan perlu meningkatkan infrastruktur pendukung, baik melalui pelabuhan maupun bandara, untuk memudahkan kegiatan ekspor produk rumput laut.
Diskusi pun berlanjut dalam konteks kualitas, Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah juga menambhakan bahwa standarisasi harga rumput laut tetap stabil sesuai dengan persyaratan pasar ekspor.
“ Langkah-langkah peningkatan standar proses pascapanen, penyimpanan, dan pengemasan menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan produk dari Nunukan memenuhi jika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pasar global.” kata Ramsah.
Koordinasi ini menggugah perhatian Bappebti RI, Tomi Setiawan berkomitmen mendukung kemudahan akses pembiayaan bagi petani dan pengusaha rumput laut.
Dengan memanfaatkan resi gudang, Pembudidaya diharapkan memperoleh pembiayaan atau pinjaman dengan lebih mudah, tanpa adanya tekanan untuk menjual komoditas pada saat harga rendah.
Edukasi mengenai pengelolaan keuangan bagi petani juga menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Bappebti dan Komisi II DPRD Nunukan merencanakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman para petani dan pengusaha mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan pemasaran, dan strategi bisnis yang efektif untuk pengembangan industri rumput laut.
Sinergi lintas instansi dan sektor swasta menjadi kunci dalam meningkatkan potensi industri rumput laut di Kabupaten Nunukan. hal ini dimaksudkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bappebti, dan sektor swasta diharapkan mencakup penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas gudang, serta dukungan pemasaran produk yang lebih terintegrasi.
Penguatan rantai pasok dari produksi hingga distribusi juga menjadi fokus kolaborasi ini. Diharapkan, dengan memperkuat rantai pasok, produk rumput laut dari Nunukan dapat memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar domestik dan internasional.
Dalam pertemuan Komisi II DPRD Nunukan dan Bappebti menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah dari komoditas rumput laut di Kabupaten Nunukan.
Penggunaan resi gudang, pengembangan target pemasaran, serta optimalisasi gudang yang ada menjadi langkah konkret yang akan diimplementasikan untuk mendukung kesejahteraan petani dan pengusaha lokal di Nunukan.(dprdnnk)
