DAERAH

Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Nunukan

1
×

Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Nunukan

Share this article

DPNTimes.com, Nunukan – Rapat Paripurna ke – 15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi fraksi DPRD Terhadap 2 Raperda Usulan Pemkab Nunukan dan Jawaban DPRD Nunukan atas pendapat Pemerintah Daerah Terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD. Senin (7/8/23) di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Nunukan.

Rapat paripurna di Pimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, H.Sale dan Wakil Bupati Nunukan, H.Hanafiah.

Pada Kesempatan ini, Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap Pemandangan Umum Anggota DPRD lewat fraksi-fraksi,

Menjawab pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Hanura, pemerintah daerah berpendapat bahwa pembaharuan kebijakan khususnya terhadap ketentuan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah daerah dan Pusat.

Kebijakan untuk menyusun dan mengatur kebijakan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur dalam satu Peraturan Daerah sehingga kebijakan perhitungan objek pajak maupun retribusi tetaplah memperhatikan kemampuan agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi baik bagi masyarakat maupun dunia usaha sebagai objek pajak dan objek retribusi.

Baca Juga  Bupati Luara Hadiri Istighosah Kubro Peringatan 1 Abad Nahdatul Ulama

Terkait pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, sebagaimana sebelumnya bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) akan memperhatikan pola dan struktur ruang yang ada, baik terhadap RTRW yang saat dalam proses pembahasan, maupun hal-hal lainnya guna mendukung pelaksanaan Kebijakan ini.

Sementara itu, menanggapi pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah daerah berpendapat bahwa pembagian atas penarikan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membagi objek pajak dan retribusi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

Hal ini tentu untuk mengurangi benturan dan tumpang tindih terhadap penarikan pajak dan retribusi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, namun tetap dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam pembahasan lebih lanjut, sehingga masukan dan saran yang telah dikemukakan baik terhadap Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah maupun Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Baca Juga  Meriahkan HUT Ke 23 Nunukan, Satgas Pamtas Darat RI-Malaysia Yonif 621/Manuntung Ikut Serta dalam Pawai Budaya

“Secara substansi dapat dibawa pada rapat pembicaraan lebih lanjut, antara pemerintah daerah dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah,” harapnya

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Gerakan Karya Pembangunan, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas masukan, saran serta dukungannya, hal ini tentu menjadi catatan, agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten diarahkan dan difokuskan pada mengukur dan melihat seluruh potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Nunukan sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi yang disusun dengan prosedur yang sederhana dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Pemandangan Umum Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang telah disampaikan, sebagaimana sebelumnya, bahwa kedua Rancangan yang diusulkan pemerintah daerah selain sebagai perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari seluruh potensi ekonomi yang ada pada wilayah Kabupaten Nunukan.

Baca Juga  Pembangunan KBM Tanjung Selor Dimulai Tahun Ini

“Terhadap usulan yang dikemukakan mengenai retribusi yang bersumber dari pengangkutan komoditi kelapa sawit dengan sistem tonase, pemerintah menyarankan untuk dimasukkan pada agenda pembicaraan selanjutnya, untuk mendapatkan penajaman konsepsi yang selaras dengan kaidah peraturan perundang-undangan,” Pungkasnya. (MP)

Baca Juga

Author

Bagikan ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights