DPNTimes.com, Nunukan – Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023, Rabu (9/8/23) di ruang rapat paripurna kantor Dprd Nunukan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kabupaten Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD Nunukan melalui Rapat Paripurna.
Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid menjelaskan, Perubahan KUA PPAS 2023 diarahkan pada kebijakan penyesuaian belanja daerah atau penambahan anggaran pada kegiatan yang mendesak dan tentunya berdampak positif kepada masyarakat dengan memperhatikan sisa waktu anggaran sehingga pelaksanaannya berjalan efektif.
“Pemerintah Daerah berharap agar rancangan KUA PPAS Perubahan 2023 ini dapat dibahas bersama-sama antara Tim Anggaran Pemkab Nunukan dengan Badan Anggaran DPRD Nunukan,” kata Laura.
Laura menambahkan, adanya pembahasan antara kedua instansi tersebut tentu laju pertumbuhan ekonomi daerah akan terus terpacu dan hal ini tentu membantu masyarakat pasca pandemic Covid-19.
“kita berharap KUA PPAS ini, dapat menjadi kesepakatan bersama dan menjadi pedoman penyusunan rancangan Perubahan APBD Nunukan Tahun 2023,” tambahnya.
Adapun rincian rancangan Perubahan KUA PPAS tahun 2023, meliputi: Pendapatan yang semula diproyeksikan sebesar Rp 1,486 Triliun mengalami kenaikan menjadi Rp 1.604 Triliun atau naik 7,96 Persen yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
PAD Kabupaten Nunukan semula dianggarkan sebesar Rp. 110, 044 Miliar mengalami perubahan menjadi Rp. 163, 650 miliar atau naik 48,71 persen.
Komposisi PAD pada pajak daerah sebesar Rp. 20,056 Miliar menjadi Rp 83,382 Miliar atau naik sebesar 315, 73 persen.
Retribusi Daerah semula sebesar Rp 3,96 Miliar berkurang menjadi 3,138 Miliar atau mengalami penurunan sekira – 20,80 persen.
Sedangkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang semula dipisahkan sebesar Rp 5,100 Miliar tidak mengalami perubahan.
Lain Lain pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp 80,924 Miliar turun menjadi Rp. 72,029 Miliar atau -10,99 persen.
Pendapatan Transfer semula sebesar Rp 1,376 triliun bertambah menjadi Rp 1,432 Triliun atau naik sebesar 4,08 persen.
Kenaikan tersebut dirincikan sebagai berikut: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp.1,330 Triliun bertambah menjadi Rp 1,331 Triliun atau 0,08 persen.
Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp 46,275 Miliar bertambah menjadi Rp. 101, 466 Miliar atau naik sekira 119,26 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula nol naik menjadi Rp 8,456 Miliar .
Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan KUA PPAS 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1.513 Triliun bertambah menjadi Rp. 1,664 Triliun atau naik sebesar 9,99 persen.
Komposisinya sebagai berikut: Belanja Operasi semula dianggarkan sebesar Rp 942, 867 Miliar bertambah menjadi Rp 1,016 triliun.
Belanja operasi ini bersumber dari belanja pegawai yang semula dianggarkan Rp. 475,373 Miliar bertambah menjadi Rp. 488,288 Miliar atau bertambah 2,72 persen.
Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp. 437, 504 Miliar bertambah menjadi Rp 501,627 Miliar atau naik sebesar 14,66 persen.
Belanja subsidi semula dianggarkan sebesar Rp 12,459 Miliar berkurang menjadi Rp. 10, 490 Miliar atau turun hingga -15,77 persen.
Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp 15,090 Miliar berkurang menjadi Rp.14,902 Miliar atau berkurang sekira -1,24 persen.
Belanja bantuan sosial semula dianggarkan sebesar Rp 2,446 Miliar berkurang menjadi Rp. 1,452 Miliar atau berkurang hingga -41,74 persen.
Belanja Modal yang semula dianggarkan sebesar Rp 310,542 Miliar bertambah menjadi Rp. 350,789 atau bertambah hingga 12,96 persen, dengan komposisi meliputi: Belanja Modal Peralatan, Belanja Modal bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap.
“Belanja tidak terduga sebesar Rp 14,992 Miliar bertambah menjadi Rp 16,285 Miliar atau naik sebesar 8,62 persen,” lanjut Laura.
Lebih lanjut disampaikannya, Belanja bantuan keuangan sebesar Rp 245,029 Miliar bertambah menjadi Rp.280,875 Miliar atau naik 14,63 persen.
Sementara itu dalam Pembiayaan, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula Rp 27 Miliar setelah diaudit badan pemeriksaan keuangan RI bertambah menjadi Rp.110.000 Miliar atau bertambah 307,41 persen.
Pengeluaran pembiayaan semula Nihil setelah perubahan menjadi Rp. 50 Miliar. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk menutup defisit atas selisih antara APBD 2023 dan Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Serentak Tahun 2024.(pubdokdprdnnk)
