Intisari
- Pemprov Kaltara mendorong sinergi lintas sektor untuk memastikan penyaluran BBM subsidi, khususnya Biosolar dan Pertalite, tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
- Ketersediaan BBM dinilai strategis untuk mendukung transportasi, distribusi logistik, aktivitas ekonomi produktif, serta menjaga daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- FGD bersama aparat penegak hukum, Pertamina, pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi profesi, dan akademisi menghasilkan komitmen bersama untuk menata dan mengawasi distribusi BBM subsidi Biosolar di Kaltara.
DPNTimes.com,TANJUNG SELOR – Menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah perbatasan menjadi salah satu kunci menjaga kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendorong penguatan sinergi lintas sektor agar penyaluran Biosolar dan Pertalite tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., mewakili Gubernur Kaltara saat membuka Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara di Cafe D’Kafetaria, Selasa (28/7).
Menurut Sapi’i, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan pandangan, memperkuat koordinasi, sekaligus menyusun solusi bersama dalam mewujudkan tata kelola distribusi energi yang lebih baik.
“BBM memiliki peran yang sangat penting. Selain menunjang aktivitas masyarakat, BBM juga menjadi penggerak sektor transportasi, logistik, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif,” katanya.
Ia menegaskan, sebagai provinsi perbatasan yang menjadi beranda terdepan NKRI, ketersediaan BBM merupakan faktor strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, pemanfaatan BBM subsidi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak serta sektor-sektor prioritas.
Sapi’i menambahkan, keberhasilan penyaluran BBM subsidi membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pelaku usaha, organisasi profesi, dan masyarakat.
Lanjutnya, ia mengingatkan distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dapat memicu meningkatnya biaya logistik, terganggunya distribusi barang, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada melemahnya daya saing dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena itu, pengawasan, koordinasi, dan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola distribusi BBM subsidi harus terus diperkuat,” jelasnya.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kaltara, Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, PT. Pertamina Patra Niaga, serta akademisi Universitas Kaltara. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama mengenai penataan dan pengawasan distribusi BBM subsidi jenis Biosolar di Provinsi Kaltara. (dkisp)
