DPNTimes.com, Nunukan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan melaporkan ULP PLN Nunukan kepada Ombudsman Provinsi Kaltara.
Hal tersebut dikarenakan buntut keresahan masyarakat akan kondisi listrik di Nunukan yang dianggap menjadi persoalan musiman namun belum teratasi dalam jangka waktu panjang.
Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Nunukan, Andi Baso mengatakan, atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nawacita membangun Indonesia dari perbatasan seolah belum menyentuh masyarakat Nunukan khususnya dalam penyediaan layanan listrik.
Dijelaskannya, saat ini pemadaman listrik yang kerap terjadi di Nunukan menimbulkan sejumlah dampak negatif, diantaranya kerusakan pada alat elektronik bahkan mengganggu aktivitas masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Daerah kita yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, menjadi wajah terdepan bagi negara. Kita harusnya malu jika melihat negara tetangga terang benderang sedangkan kondisi listrik di Nunukan malah sebaliknya. Kita ingin PLN konsisten menangani ini, makanya kita laporkan ke Ombudsman,” keluhnya, Selasa (28/11).
Langkah yang dilakukan HMI Cabang Nunukan ini, tambah Andi Baso, merupakan bentuk advokasi bagi masyarakat Nunukan bahwa negara seyogyanya segera hadir menangani persoalan listrik di Nunukan.
Kemudian, lanjutnya lagi, untuk memastikan PLN serius menyikapi keluhan masyarakat, pihaknya tengah mempersiapkan alat pendukung untuk membawa persoalan ini ketingkat pengadilan melalui gugatan kelompok (class action).
“Masih banyak masyarakat yang takut melaporkan sehingga kita akan segera buka posko pengaduan dan kami akan persiapkan semua untuk menggugat PLN Nunukan melalui class action,” tegasnya.
Sementara itu, Manager ULP PLN Nunukan Ferry Kurniawan menanggapi hal tersebut menyebutkan pertemuan HMI dan PLN sudah pernah terjadi membahas pemadaman listrik yang terjadi pada 7 hingga 15 November 2023 lalu.
Disampaikan Ferry, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan adanya byarpet yang terjadi akibat pengaturan beban, di mana pressure gas PLTMG Sebaung mengalami drop dan mengakibatkan sejumlah mesin mengalami maintenance.
Namun, Ferry menerangkan komitmen PLN sendiri telah dipenuhi dengan kondisi listrik sejak 16 November hingga saat ini tidak lagi mengalami pemadaman bergilir.
“Terkait laporan ke Ombudsman, itu hak teman-teman HMI. Kami menghormati itu dan kami akan coba sampaikan update kondisi kelistrikan, kemudian kami juga akan merespon dan mentaati tindak lanjut dari Ombudsman,” pungkasnya.(AA/red).
