DPNTimes, Tanjung Selor – Dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 15 Februari 2021 lalu. Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H, M.Hum bersama wakilnya, Dr. Yansen TP. M. Si resmi memimpin Provinsi Kaltara untuk priode 2021-2024.
Tepatnya, Rabu (15/2) Zainal Arifin Paliwang akrab disapa Zainal menerima kedatangan Yusuf Maulana, Dini Maulana, Dini Rahmiati, Nyimas Latifah Letty Aziz, dan Mardyanto Wahyu Tryatmoko dari Tim Riset Kajian Otonomi Daerah, Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) untuk wawancara di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Bulungan.
Dipimpin langsung Koordinator Tim Riset Kajian Otonomi Daerah PRP-BRIN, R. Siti Zuhro, wawancara singkat tersebut membahas Pembangunan di Wilayah Perbatasan Kaltara.
Wawancara berlangsung santai, mereka melakukan wawancara sekitar 1,5 jam kepada gubernur. Gubernur Zainal menjelaskan berbagai program yang telah dijalankan dalam membangun wilayah perbatasan.
Berikut ini bincang-bincang lengkap Tim Riset Kajian Otonomi Daerah PRP-BRIN dengan Gubernur Zainal.
Sejak dibentuk pada tahun 2012 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, Pemprov Kaltara telah memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan pembangunan di perbatasan.
Terlebih secara geografis, Kaltara merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Garis perbatasan sepanjang 1.038 kilometer, dengan jumlah tidak kurang dari 204 Desa dan 8 Kelurahan di 22 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Perlu adanya perhatian serius dari pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur agar dapat benar-benar menjadi wajah bangsa di hadapan negara tetangga.
Pada aspek pembangunan perbatasan sendiri, pemerintah telah menetapkan misi untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktivitas daerah dalam rangka pemerataan.
Visi dan misi tersebut turut didukung dengan 10 prioritas pembangunan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota.
Diketahui, membangun desa, menata kota bagian dari visi-misi yang terus digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dibawah kepemimpinan Zainal A Paliwang – Dr Yansen TP sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2024. Hal ini untuk menuju tercapainya visi “Terwujudnya Provinsi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”.
Selanjutnya program SIPELANDUKILAT (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan) SMART.
Program “Jemput Bola” ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan secara tepat, akurat, lengkap dan gratis. Program ini menyasar pelayanan administrasi kependudukan pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Ada juga Dokter Terbang, yakni program yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah terisolasi, daerah perdesaan, perbatasan dan pantai.
Zainal juga menjelaskan upaya-upaya lain dalam membangun wilayah perbatasan. Ia berbicara mengenai infrastruktur jalan di perbatasan. Adalah pembangunan jalan dari Malinau menuju Krayan, Nunukan yang ditargetkan fungsional tahun 2024.
Secara umum, Pemprov Kaltara juga memiliki hubungan kerjasama dengan hampir seluruh Universitas Terkemuka di Indonesia, bahkan di luar negeri. Juga dengan Pemda lainnya, Kementerian/Lembaga dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian.
Termasuk terkait dengan pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan. Contoh riil yang pernah dilakukan adalah disusunnya beberapa dokumen terkait Kawasan Perbatasan antara Pemprov dengan Universitas Mulawarman Samarinda.
Diantaranya dokumen Grand Design (GD), Rencana Induk 2017-2021, Rencana Aksi 2017, Pemetaan Potensi Kawasan, Feasibility Study Pembangunan PLBN Long Midang, Long Nawang, Labang.
Selain itu, tentang sumber keuangan Pemda dalam mengelola perbatasan, proporsi pembagian fiskal antara pusat dan daerah dalam pengelolaan perbatasan, mekanisme penentuan dan transfer anggaran dalam pengelolaan perbatasan, dan juga tentang bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi anggaran dalam pengelolaan perbatasan. Termasuk kemandirian pangan di wilayah perbatasan. (dkisp)
