Intisari
- DPRD Nunukan menegaskan LKPJ 2025 yang disampaikan Bupati masih tahap awal dan akan dibahas lebih mendalam.
- Monitoring lapangan akan dilakukan di empat dapil untuk memastikan kesesuaian data dan realisasi program.
- Hasil evaluasi akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD guna meningkatkan efektivitas program pemerintah daerah.
DPNTimes.com, NUNUKAN – Menanggapi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Nunukan, Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, menegaskan bahwa laporan tersebut masih berada pada tahap awal dan akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih mendalam.
“LKPJ ini baru tahap awal. Selanjutnya, DPRD akan membahas secara lebih mendalam. Dari capaian kerja yang disampaikan, ada program yang sudah mencapai 100 persen, namun ada juga yang masih perlu ditindaklanjuti. Kami akan menelaah kembali laporan ini,” ujarnya usai rapat paripurna, Jumat (28/03/2026).
Senada, Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau langsung realisasi program di lapangan sebagai bagian dari proses evaluasi.
“Kami akan melakukan monitoring LKPJ di empat daerah pemilihan (Dapil) dalam waktu dekat. Setelah itu, hasil monitoring akan disampaikan kembali dalam rapat paripurna lengkap dengan rekomendasi DPRD,” jelasnya.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menambahkan bahwa LKPJ yang disampaikan Bupati merupakan laporan sementara yang masih perlu diverifikasi melalui data di lapangan.
“Monitoring dilakukan untuk memastikan data di lapangan sesuai dengan laporan Bupati. Dari grafik yang kami lihat, banyak program sudah menunjukkan pencapaian positif, misalnya angka kemiskinan menurun, dan beberapa program lain sudah terealisasi 100 persen,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, DPRD Nunukan berharap dapat memberikan masukan konkret guna memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.(hmsdprdnnk)
