DPNTimes.com, Tanjung Selor – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih serius terhadap kawasan perbatasan Krayan di Kabupaten Nunukan.
Ia menilai wilayah yang berada di bentang Pegunungan Borneo itu masih menghadapi kesenjangan layanan dasar akibat minimnya pembangunan dari pemerintah pusat.
Menurut Ruman, kondisi geografis yang ekstrem membuat Krayan seakan lebih dekat ke Malaysia daripada ke pusat pemerintahan di Indonesia.
Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini belum teratasi, mulai dari sulitnya akses transportasi, mahalnya harga kebutuhan pokok, hingga tertinggalnya infrastruktur dasar.
“Akses sulit, harga barang melambung, infrastruktur tertinggal. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus,” ujarnya di Tanjung Selor, Senin (17/11/25).
Ia menilai perhatian pemerintah terhadap Krayan selama ini tidak sebanding dengan posisi strategisnya sebagai beranda terdepan negara.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan seharusnya menjadi prioritas nasional, bukan sekadar wacana tahunan yang terus berulang tanpa realisasi signifikan.
Ruman juga menyinggung wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang menjadi harapan masyarakat Krayan untuk mempercepat pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut sudah memiliki alasan kuat untuk dimekarkan, namun kebijakan moratorium dari pemerintah pusat membuat proses itu mandek.
“Krayan itu sudah sangat layak, tapi semua masih dimoratorium pusat. Pertimbangannya kita tidak tahu apa,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan Krayan bukan hanya soal administrasi pemerintahan, melainkan soal kehadiran negara dalam menjamin layanan dasar bagi warganya.
Ia menggambarkan bagaimana masyarakat di beberapa desa masih harus berjalan berhari-hari untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau kebutuhan penting lainnya.
“Ini situasi yang tak boleh dianggap biasa,” tegasnya.
Lebih jauh, Ruman menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan digelar pertemuan antara pemerintah pusat melalui Ditjen Otonomi Daerah dengan perwakilan daerah terkait pembenahan kawasan perbatasan. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 November.
“Kita berharap ini bukan hanya seremonial, tapi benar-benar langkah konkret,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Kaltara akan terus mengawal isu pembangunan Krayan agar mendapat porsi perhatian yang lebih besar dalam kebijakan nasional.
Menurutnya, daerah perbatasan memiliki nilai strategis yang tidak boleh diabaikan, terutama sebagai simbol kehadiran negara di wilayah terluarnya.
Ruman menambahkan bahwa wajah Indonesia sesungguhnya tercermin dari kondisi perbatasan seperti Krayan.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tidak lagi memandang kawasan tersebut sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai prioritas pembangunan yang harus segera ditangani.
“Perbatasan bukan halaman belakang negara. Di sanalah wajah Indonesia dilihat pertama kali,” ujar Ruman menegaskan pentingnya percepatan pembangunan di Krayan.
Ia menutup pernyataannya dengan kembali meminta pemerintah pusat untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat perbatasan yang sudah puluhan tahun menunggu perubahan.
“Kami hanya menuntut negara hadir sepenuhnya di wilayah yang sudah lama menunggu,” pungkasnya.(adv)
