<h2 data-start="3903" data-end="3918"><strong data-start="3903" data-end="3916">Intisari:</strong></h2>
<ul data-start="3919" data-end="4156">
<li data-section-id="1h0911t" data-start="3919" data-end="3987">DPRD menggelar RDP untuk menguji polemik mutasi ASN di Nunukan.</li>
<li data-section-id="1paofan" data-start="3988" data-end="4073">Pemkab menegaskan mutasi bukan demosi, melainkan penataan berbasis sistem merit.</li>
<li data-section-id="15rnzsl" data-start="4074" data-end="4156">Kuasa hukum ASN menilai kebijakan perlu diuji dan berpotensi digugat ke PTUN.</li>
</ul>
<p data-start="202" data-end="348"><strong>DPNTimes.com, Nunukan</strong> &#8211; Polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan terus bergulir dan menjadi sorotan publik.</p>
<p data-start="350" data-end="524">Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Nunukan, Selasa (28/4/2026), pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait kebijakan mutasi yang dilakukan pada 7 April 2026.</p>
<p data-start="526" data-end="657">RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Mulyono bersama Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa di ruang Ambalat I DPRD Nunukan.</p>
<p data-start="659" data-end="855">Perwakilan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Muhammad Amin, menegaskan bahwa mutasi terhadap sekitar 208 ASN tidak dapat dikategorikan sebagai demosi atau penurunan jabatan.</p>
<p data-start="857" data-end="1063">Ia hadir mewakili Sekretaris Daerah yang tengah menunaikan ibadah haji dan menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk menempatkan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.</p>
<p data-start="1065" data-end="1213">Menurutnya, kebijakan tersebut juga bertujuan mempercepat implementasi visi kepala daerah melalui program prioritas “17 Arah Baru Menuju Perubahan”.</p>
<p data-start="1215" data-end="1366">Muhammad Amin menegaskan, seluruh proses mutasi telah mengacu pada sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.</p>
<p data-start="1368" data-end="1569">“Mutasi ini bukan hukuman disiplin. Tidak ada proses pemeriksaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Karena itu tidak tepat jika disebut demosi,” tegasnya.</p>
<p data-start="1571" data-end="1814">Ia juga menjelaskan bahwa dalam sistem ASN terbaru, tidak lagi dikenal istilah eselon. Jabatan kini terbagi menjadi manajerial dan nonmanajerial, sehingga perpindahan jabatan administrasi ke fungsional tidak otomatis berarti penurunan jabatan.</p>
<p data-start="1816" data-end="2009">Terkait penyesuaian dari jabatan eselon IIIA ke IIIB, ia menyebut keduanya masih berada dalam rumpun jabatan administrator sehingga tidak dapat dimaknai sebagai penurunan status secara yuridis.</p>
<p data-start="2011" data-end="2222">Pemkab Nunukan juga mengakui adanya perubahan kelas jabatan yang berdampak pada penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), namun hal itu disebut sebagai konsekuensi klasifikasi jabatan, bukan bentuk demosi.</p>
<p data-start="2224" data-end="2390">Lebih lanjut, ia memastikan seluruh mutasi telah memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sistem aplikasi resmi sebelum dilaksanakan.</p>
<p data-start="2392" data-end="2526">“Hanya ASN yang memenuhi syarat yang dapat diproses. Persetujuan teknis BKN merupakan syarat wajib sebelum mutasi dilakukan,” ujarnya.</p>
<p data-start="2528" data-end="2716">Namun, kuasa hukum ASN terdampak, Febrianus, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai kebijakan mutasi tetap harus diuji secara objektif dan tidak boleh mengabaikan prinsip sistem merit.</p>
<p data-start="2718" data-end="2941">Menurutnya, sejumlah ASN yang dimutasi memiliki catatan kinerja baik hingga sangat baik serta tidak pernah menerima sanksi disiplin, sehingga penempatan pada jabatan yang dinilai lebih rendah perlu penjelasan yang rasional.</p>
<p data-start="2943" data-end="3131">“Dalam negara hukum, kebijakan harus bisa diuji secara objektif. Jika ASN berkinerja baik ditempatkan pada jabatan lebih rendah, maka harus ada indikator yang jelas dan terbuka,” tegasnya.</p>
<p data-start="3133" data-end="3342">Ia juga menyoroti adanya perbedaan istilah terkait dasar penerbitan SK Bupati Nunukan Nomor 287 dan 288, yang dalam rapat disebut sebagai persetujuan teknis BKN, namun di sisi lain disebut sebagai rekomendasi.</p>
<p data-start="3344" data-end="3439">Menurutnya, perbedaan tersebut penting karena menyangkut kekuatan dasar administrasi kebijakan.</p>
<p data-start="3441" data-end="3557">Pihak kuasa hukum menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui PTUN Samarinda sebagai langkah penyelesaian sengketa.</p>
<p data-start="3559" data-end="3710">Sementara itu, pimpinan rapat Andi Mulyono menegaskan DPRD ingin memastikan penerapan sistem merit benar-benar berjalan dan tidak hanya menjadi jargon.</p>
<p data-start="3712" data-end="3901">“Rapat ini untuk mendengar langsung klarifikasi pemerintah atas isu demosi yang ramai diperbincangkan masyarakat. Kita ingin memastikan sistem merit benar-benar dijalankan,” pungkasnya. (*)</p>
 
 <!--begin code -->

 
 <div class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-the-content box-post-id-2639 box-instance-id-1 ppma_boxes_2639"
 data-post_id="2639"
 data-instance_id="1"
 data-additional_class="pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content"
 data-original_class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-2639 box-instance-id-1">
 <h2 class="widget-title box-header-title">Author</h2>
 <span class="ppma-layout-prefix"></span>
 <div class="ppma-author-category-wrap">
 <span class="ppma-category-group ppma-category-group-1 category-index-0">
 <ul class="pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0">
 
 <li class="pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_admin has-avatar">
 <div class="pp-author-boxes-avatar">
 <div class="avatar-image">
 <img alt='Redaksi' src='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/3dd8909d3ee130837f715406787b3c4c.jpg?ver=1785582764' srcset='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/074b148a05161419788cbd59ae55eeeb.jpg?ver=1785582764 2x' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /> </div>
 </div>
 
 <div class="pp-author-boxes-avatar-details">
 <div class="pp-author-boxes-name multiple-authors-name"><a href="https://dpntimes.com/author/admin/" rel="author" title="Redaksi" class="author url fn">Redaksi</a></div> 
 <div class="pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0">
 </div>
 
 <span class="pp-author-boxes-meta multiple-authors-links">
 <a href="https://dpntimes.com/author/admin/" title="View all posts">
 <span>View all posts</span>
 </a>
 </span>
 <a class="ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url" aria-label="Website" href="http://dpntimes.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-admin-links"></span> </a><a class="ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email" aria-label="Email" href="mailto:dpntimes@gmail.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-email-alt"></span> </a>
 </div>
 </li>
 </ul>
 </span>
 </div>
 <span class="ppma-layout-suffix"></span>
 </div>
 <!--end code -->
 
 
 

This website uses cookies.
