DAERAH

Bupati Laura Dukung Langkah Kemendagri untuk Pendampingan Pemerintah Daerah

2
×

Bupati Laura Dukung Langkah Kemendagri untuk Pendampingan Pemerintah Daerah

Share this article

DPNTimes,Nunukan – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid bersama unsur Forkopimda Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia dan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Teguh Ananto beserta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menghadiri rapat Koordinasi Inspektur Daerah se-Indonesia perihal
kerja sama antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Rabu (25/01).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kerja sama yang dilakukan sebagai pedoman dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama.

Baca Juga  Hari Amal Bhakti Kemenag RI ke-77 Angkat Tema Kerukunan Umat, Indonesia Hebat

“Sehingga nantinya dirumuskan sarana dan solusi tepat yang semuanya bermuara pada terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel Pengawasan Internal Pemerintahan,” ucap Tito dalam rakor virtual zoom tersebut.

Selanjutnya Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri ini menerangkan, baik dari APIP maupun APH bisa bekerja sama dengan baik dengan lebih mengutamakan pembinaan dan pendampingan.

“Sesuai arahan bapak Presiden Jokowi, lebih diutamakan pendampingan. Jangan sampai kepala daerah ketakutan hingga berdampak pada pembangunan di daerah yang kurang maksimal,” beber Tito.

Baca Juga  Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Nunukan Tahun 2024 Resmi Dibuka

Sementara itu Bupati Nunukan mengatakan bahwa dalam implementasi sistem pengawasan intern, dirinya terus mengefektiflkan peran Inspektorat daerah sebagai APIP.

“Sesuai fungsi dan kewenangannya dalam mengawal dan mengawasi penyelengaraan pemerintahan daerah, serta berkoordinasi intensif dengan perwakilan BPKP dan BPK Kaltara yang berlandaskan dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Laura.

Bupati perempuan pertama di Kalimantan Utara ini juga berharap dengan telah dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini bisa memantapkan tindak lanjut tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas. (Ilm/CN/KA)

Baca Juga
Baca Juga  Ikut Pawai Pembangunan, DLH Nunukan Deskripsikan Kriteria Penilaian  Adipura

Author

Bagikan ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights