DPNTimes,Nunukan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tingginya jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) Malaysia yang dinilai berdampak terhadap penjualan BBM lokal oleh pihak APMS/SPBU di Kabupaten Nunukan, khususnya di Pulau Sebatik.
RDP yang digelar di ruang rapat Ambalat I pada Jumat (03/02) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nunukan didampingi Ketua Komisi III Hamsing serta dihadiri Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Nunukan Sabri, Kabag Perekonomian dan SDA Nunukan Rohadiasyah, perwakilan Polres dan Lanal Nunukan serta sejumlah pengusaha APMS/SPBU se-Kabupaten Nunukan.
Dikeluhkan Yuli, salah satu pemilik SPBU di Sebatik, tingkat penjualan di SPBUnya sendiri mengalami penurunan drastis mulai sejak November 2022 hingga saat ini yang menurutnya mencapai 70% dari sebelumnya.
Disebutkan Yuli, jika sebelumnya ia mampu mendatangkan hingga 300 ton BBM dari Tarakan, namun karena masuknya BBM asala Malaysia ini, ia hanya membeli 120 ton saja perbulannya.
“Dengan menurunnya pembelian BBM lokal ini tentunya akan berdampak pada pendapatan negara. Dalam hal ini penghasilan melalui pajak pembelian BBM lokal dan transportasi angkutan BBM itu sendiri,” beber Yuli.
Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Hj Nikmah meminta agar BBM Malaysia yang masuk ke Nunukan tidak diperlakukan sama dengan Sembako yang memiliki nilai ekonomis berbeda yang memang menjadi kebutuhan .
“BBM ini telah disiapkan oleh pemerintah dan tidak langka sehingga ada baiknya tidak bijaki layaknya sembako yang memang dibutuhkan guna kemaslahatan masyarakat,” ujar Hj Nikmah.
Ia meminta agar pemerintah, dalam hal ini dinas terkait mencari solusi agar yang mampu mengakomodir keluhan pengusaha BBM lokal sehingga tidak merugikan pihak manapun, termasuk negara.
Sementara itu, Hamsing menegaskan bahwa BBM harusnya bisa dinikmati oleh semua lapisn masyarakat bahkan hingga ke pelesok sekalipun sehingga ia berharap agar dinas dan instansi terkait tetap mengawasi penyaluran BBM lokal agar benar-benar sesuai target.
“Jika BBM tidak ada, maka semua sektor perekonomian di Nunukan akan lumpuh sehingga mulai sekarang, pemerintah harusnya segera mengatur hal tersebut. Jangan menunggu masalah muncul baru mau bergerak,” tegas Hamsing.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Nunukan yang memimpin RDP kemudian meyerahkan persoalaan BBM ini kepada pemerintah dalam hal ini Forkopimda dengan melibatkan semua leading sector agar permasalahan ini segera teratasi.
“Kuota BBM dari pemerintah itu tidak dikurangi namun karena besarnya jumlah BBM asal Malaysia yang masuk ke Nunukan sehingga berdampak pada penjualan BBM lokal,” jelas Saleh.
Hal ini, kata Saleh menambahkan, tentunya akan merugikan, khususnya bagi pengusaha SPBU lokal. Karenanya, diharapkan pemerintah mampu memberikan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak.
