DPNTimes,Tanjung Selor – Usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia yang di buka langsung Presiden Joko Widodo pada tanggal (17/01) yang lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum kembali mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi yang digelar rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Didampingi Sekretaris Daerah Kaltara (Sekprov) Dr H Suriansyah, M.AP., Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr Bustan, SE., M.Si, berserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur Zainal menyimak setiap arahan dan informasi yang disampaikan oleh pembicara melalui daring tersebut, Selasa (24/01).
Membuka rapat tersebut, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kembali 8 arahan Presiden pada Rakornas minggu lalu. Delapan arahan tersebut diantaranya mengenai pengendalian inflasi,menurunkan kemiskinan, menurunkan angka stunting,menyelesaikan penghambat investasi, pengggunaan produk dalam negeri, mengembangkan keunggulan daerah, stabilitas politik dan keamanan jelang pemilu, dan jaminan kebebasan beragama.
Khusus pembahasan inflasi, perkembangan inflasi global Indonesia berada pada peringkat ke 145 dari 168 negara di Dunia. Untuk di Asia Tenggara, Indonesia berada pada posisi ke tujuh dengan angka 5,51. Tito mengatakan pada sidang Paripurna beberapa waktu lalu, target nasional pada angka 3 persen.
“Tahun ini kita harus bekerja lebih keras lagi. Kerja keras ini tidak hanya pemeritah pusat, pemerintah daerah juga melalui intervensi,” katanya.
Berdasarkan data yang dilampirkan Bappenas, komoditas yang mengalami kenaikan dibanding bulan lalu adalah bawang merah, bawang putih, cabai, beras, kedelai, dan minyak goreng. Komoditas yang relatif stabil daging sapi dan gula konsumsi.
Sementara telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami penurunan. Perkembangan kenaikan beras salah satu penyebabnya adalah pasokan yang masih sedikit karena belum panen raya.
Pada kesempatan ini, ia mengingatkan 6 langkah kongrit pemerintah daerah dalam menangani inflasi daerah. Yakni melaksanakan pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.
“Operasi pasar harus berfokus pada produk yang memang naik harganya,” ingatnya.
Untuk pasar murah, dari BPS nasional meminta agar pergerakan pasar murah sudah bisa dimulai dari saat ini dikarenakan akan mendekati bulan puasa. Selain itu penguatan cadangan pangan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan lebih cepat guna intervensi dalam menstabilkan harga pangan.
Tidak hanya dari unsur pimpinan OPD yang mengikuti rapat virtual, turut hadir dari Danrem 092/Mrl dan Kepala BPS Kaltara yang baru dilantik Mas’ud Rifai, SST., M.M pada 10 Januari 2023 lalu. (dkisp)
