DPNTimes.com, Tanjung Selor – Pembahasan Rancangan APBD 2026 di Kalimantan Utara mulai bergerak dinamis. DPRD Kaltara langsung memberi sinyal tegas agar Pemerintah Provinsi berhati-hati dalam menyusun program kerja, mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami pengetatan.
Ketua DPRD Kaltara, H Achmad Djufrie, mengingatkan bahwa Pemprov tidak boleh sembarangan memasukkan kegiatan ke dalam rancangan APBD 2026.
Menurutnya, keterbatasan fiskal harus menjadi perhatian utama dalam menentukan skala prioritas.
“Pemerintah harus lebih selektif untuk menjalankan program-programnya, mengingat anggaran kini terbatas,” tegas Achmad Djufrie, Jumat (21/11/2025).
Struktur Anggaran Jadi Penentu Arah Pembahasan
DPRD menyatakan ingin terlebih dahulu melihat secara utuh struktur awal anggaran yang disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Struktur tersebut nantinya menjadi acuan untuk menentukan mana program yang relevan dipertahankan dan mana yang harus disesuaikan.
“Yang kita lihat pertama itu strukturnya dulu. Dari situ baru kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang perlu dibenahi atau ditambah,” ujarnya.
Menurutnya, ruang fiskal Kaltara tidak cukup lapang. Karena itu, Pemprov harus memperketat prioritas dan memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Program Harus Berdampak, Bukan Sekadar Rutinitas
Achmad Djufrie menegaskan bahwa APBD tidak boleh dibebani kegiatan rutin yang minim manfaat atau hanya sekadar seremonial belaka.
Mengingat anggaran terbatas, setiap program harus memiliki bobot dan urgensi jelas.
“Kita meminta pemerintah memprioritaskan program-program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Dengan keuangan yang sangat terbatas, itu yang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan kepada publik, tetapi menyusun kegiatan yang lebih tepat sasaran dan mendukung kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kaltara.
DPRD Siap Dukung Selama Program Tepat Sasaran
Meski bersikap selektif, DPRD Kaltara memastikan akan memberikan dukungan penuh bagi setiap program pemerintah yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Selama kegiatan yang diajukan memiliki urgensi dan manfaat jelas, DPRD siap mengawal.
“Sudah menjadi tugas kita melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap APBD dan memastikannya bahwa ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltara,” tandasnya.
Dengan pembahasan yang terus mengerucut, DPRD Kaltara berkomitmen memastikan APBD 2026 tidak hanya tersusun rapi dalam dokumen perencanaan, tetapi juga benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh Kalimantan Utara.(adv)
