DPNTimes.com, Nunukan – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP, menerima kunjungan kerja dari Kementerian Keuangan pada hari pertama dirinya menjabat, Senin (3/11/2025). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekda dan menjadi agenda penting dalam penguatan pengelolaan keuangan daerah.
Audiensi tersebut membahas lanjutan input teknis terkait perbaikan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant, khususnya dalam pemenuhan layanan dasar kesehatan pada tahun 2025. Selain itu, pertemuan juga menyoroti evaluasi penggunaan Treasury Deposit Facility (TDF) yang merupakan salah satu instrumen penting dalam penyaluran dana pusat ke daerah.
Tim dari Direktorat Dana Transfer Umum (DTU) Kemenkeu menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi lapangan akan dilaksanakan selama dua hari, yaitu 3–4 November 2025. Monev ini bertujuan untuk mengumpulkan data faktual, menggali informasi dari perangkat daerah, serta menilai efektivitas kebijakan yang sudah berjalan.
Kegiatan evaluasi tersebut melibatkan unsur teknis yang cukup lengkap, termasuk tenaga ahli Program SKALA, serta perwakilan dari BPKAD, Bapenda, Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR Kabupaten Nunukan. Selain itu, kegiatan juga mendapat dukungan daring dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Dalam Negeri.
Di tengah audiensi, Plt. Sekda Raden Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas komitmen dalam mengawal efektivitas penggunaan dana transfer. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan sangat terbuka terhadap masukan dan siap berkolaborasi untuk memperbaiki tata kelola anggaran.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga manfaat dana pusat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan,” ujar Sekda.
Selain memastikan akuntabilitas penggunaan DAU, evaluasi juga diharapkan memperkuat pemanfaatan TDF sebagai instrumen yang mampu membantu percepatan pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya optimalisasi layanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan infrastruktur publik.
Melalui audiensi dan rangkaian monitoring ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Kerja sama ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan.
