DPNTimes.com, Tanjung Selor – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) kembali memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Catatan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Adinata Kusuma, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltara ke-37 yang berlangsung pada Selasa (18/11/2025).
Golkar menilai bahwa beberapa sektor strategis dalam struktur APBD 2026 masih belum ideal dan memerlukan perbaikan mendasar.
Ketergantungan Fiskal Masih Tinggi
Menurut Adinata, salah satu isu terbesar dalam Rancangan APBD 2026 adalah tingginya ketergantungan fiskal Pemprov Kaltara terhadap pemerintah pusat.
Dari total pendapatan daerah sebesar Rp 2,244 triliun, hanya 44,37 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan 55,62 persen lainnya merupakan dana transfer.
“Ketergantungan fiskal seperti ini harus segera diantisipasi. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi agresif untuk meningkatkan PAD sehingga tidak terus bergantung pada pusat,” ujar Adinata.
Golkar menilai minimnya kemandirian fiskal dapat berdampak pada lambatnya pembangunan daerah, terlebih jika dana transfer dari pusat mengalami perubahan atau penyesuaian.
Belanja Modal Dinilai Terlalu Kecil
Sorotan berikutnya tertuju pada sisi belanja daerah yang tercatat sebesar Rp 2,274 triliun. Dalam komposisi tersebut, belanja operasi mendominasi hingga 76,02 persen.
Sementara itu, porsi belanja modal hanya 3,26 persen atau sekitar Rp 74,06 miliar—angka yang dinilai sangat kecil untuk mendorong pembangunan fisik di berbagai sektor.
“Belanja modal harus ditambah agar pembangunan tidak tertunda hanya karena keterbatasan alokasi,” tegas Adinata.
Sebagai solusi, Fraksi Golkar meminta Pemprov Kaltara melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 80–90 miliar dari belanja operasi untuk memperkuat belanja modal, terutama pada sektor infrastruktur dan fasilitas publik yang mendesak.
Tuntutan Peningkatan PAD
Dalam paripurna tersebut, Golkar juga memberikan rekomendasi agar Pemprov Kaltara menargetkan peningkatan PAD minimal 10–15 persen dalam dua tahun ke depan.
Peningkatan itu harus ditempuh melalui beberapa langkah konkret, antara lain:
* Digitalisasi penuh layanan perpajakan dan retribusi
* Penertiban wajib pajak serta peningkatan kepatuhan
* Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
* Peningkatan kontribusi perusahaan daerah (BUMD)
“Peningkatan PAD perlu dilakukan secara komprehensif, bukan sekadar menaikkan tarif, tetapi memperluas basis pajak melalui sistem yang modern dan transparan,” tambahnya.
Sorotan pada Pelayanan Publik dan Perbatasan
Tidak hanya pada aspek fiskal, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan Rumah Sakit Provinsi Kaltara Jusuf SK pascagempa. Menurut Adinata, layanan kesehatan bagi masyarakat tidak boleh terganggu akibat lambatnya perbaikan fasilitas vital.
“Kami juga mendesak pemerintah kembali menganggarkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA), terutama untuk wilayah perbatasan yang sangat bergantung pada layanan tersebut,” paparnya.
Golkar menegaskan bahwa pemerataan pendidikan di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas dalam APBD 2026. Akses pendidikan yang masih timpang disebut menjadi salah satu akar ketertinggalan pembangunan di daerah terpencil.
“Kami meminta perhatian serius terhadap pemerataan pendidikan bagi wilayah perbatasan. Jangan sampai ada jurang kualitas yang semakin melebar,” tandasnya.
Rapat Paripurna berjalan kondusif, dan seluruh catatan fraksi diharapkan menjadi bahan bagi Pemprov Kaltara dalam penyusunan APBD 2026 yang lebih berpihak pada pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.(adv)
