DPNTimes.com, Tanjung Selor – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, menegaskan bahwa percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah perbatasan seperti Krayan harus segera dilakukan.
Menurutnya, persoalan DOB tidak lagi berkutat pada pemenuhan syarat administratif, melainkan pada urgensi kewilayahan sebagai daerah perbatasan Indonesia.
“Bukan persoalan memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Yang harus kita kedepankan adalah bahwa Kaltara ini daerah perbatasan. Itu yang semestinya menjadi pertimbangan pemerintah pusat,” ujar Nasir, Rabu (26/11/2025).
Ketergantungan Ekonomi ke Negara Tetangga Jadi Alarm Serius
Nasir menyoroti kondisi ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang hingga kini masih lebih banyak bergantung pada negara tetangga.
Ia mengungkapkan bahwa perputaran ekonomi masyarakat Krayan sering kali lebih condong ke wilayah Krayan Barat yang berada di sisi Malaysia.
“Masyarakat Krayan untuk memenuhi kebutuhan masih banyak berbelanja ke Krayan Barat daripada ke daerah kita sendiri,” ungkapnya.
Situasi tersebut, kata Nasir, menggambarkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses layanan publik, serta perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada kawasan perbatasan.
“Perlu percepatan infrastruktur dan perubahan besar agar pelayanan publik dan akses ekonomi bisa setara,” ujarnya.
Moratorium Jadi Hambatan Utama Pemekaran
Lebih lanjut, Nasir menegaskan bahwa hambatan terbesar percepatan DOB bukan berada di pemerintah daerah, melainkan kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang masih diterapkan pemerintah pusat.
“Yang jadi persoalan sekarang, moratorium itu belum ditarik. Kalau saja moratorium sudah dicabut, saya kira semua akan berjalan. Jadi bukan kendalanya di daerah, tapi ada di pusat,” tegasnya.
DPRD Tetap Optimistis Perjuangan DOB Berlanjut
Meski ada kendala kebijakan di tingkat pusat, Nasir tetap optimistis bahwa perjuangan pembentukan DOB di Kaltara akan terus berlanjut.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang konsisten memperjuangkan pencabutan moratorium.
“Perjuangan ini bukan berhenti. Semua stakeholder sudah bekerja. Tinggal bagaimana pusat membuka keran ini,” tandasnya.(adv)
