Intisari
- DPRD Nunukan menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di Pulau Sebatik yang dinilai belum merata.
- Anggota DPRD Ramsah mendesak pembangunan jalan poros tengah Sebatik menjadi prioritas APBD 2026.
- Akses jalan dinilai krusial untuk pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah perbatasan
DPNTimes.com, NUNUKAN — Persoalan ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan kembali menjadi perhatian serius. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Sebatik, Ramsah, menyoroti belum meratanya distribusi anggaran pembangunan jalan di Pulau Sebatik.
Hal tersebut disampaikan dalam laporan hasil monitoring APBD Tahun Anggaran 2025 di wilayah Sebatik, Senin (27/4/2026).
Menurut Ramsah, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang tertinggal akibat kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan.
“Ini bukan sekadar soal pemerataan, tetapi sudah menyangkut keadilan dalam pembangunan. Jangan sampai ada wilayah yang terus tertinggal, sementara daerah lain berkembang dengan cepat,” ujarnya.
Ia juga menilai kondisi ini mencerminkan belum optimalnya perencanaan prioritas pembangunan di daerah. Padahal, sebagai kawasan perbatasan, Sebatik seharusnya mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah.
Untuk itu, Ramsah mendesak Pemerintah Kabupaten Nunukan agar memasukkan pembangunan jalan poros tengah Sebatik sebagai prioritas dalam anggaran Tahun 2026. Ruas jalan yang dimaksud meliputi Jalan Bhakti Husada hingga Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Harapan, Desa Maspul, Kampung Tebol, sampai Desa Sei Limau. (*)
