DPNTi,es.com, Nunukan – Komisi II DPRD Nunukan menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Dirjen Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia untuk membahas berbagai isu terkait budidaya rumput laut.
Kunker ini diharapkan mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pembudidaya rumput laut di Nunukan. Pertemuan ini dipimpin Ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam, SH, dihadiri Wakil Komisi II, Tri Wahyuni, S.M, Sekretaris Komisi II Ramsah beserta anggota Komisi II, Maradona, SE, Andi Yakub, S.Kep. Ners, H. Firman H Latif, Wayong Salaju, Karunia, S.I.P dan Samuel parangan.
Komisi II DPRD Nunukan dan langsung menemui Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Teuku Elvitrasyah, SH, MM, mereka disambut hangat atas kunjungan kerja tersebut.
Salah satu isu utama yang diangkat dalam pertemuan tersebut adalah mengenai harga rumput laut yang terus berfluktuasi. Anggota Komisi II DPRD Nunukan menyampaikan keluhan dari para petani yang kesulitan menjual hasil budidaya mereka dengan harga yang layak.
Hal ini berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk berinvestasi dalam budidaya rumput laut, yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan utama di daerah pesisir.
Selain harga rumput laut, Komisi II DPRD Nunukan juga menekankan pentingnya pengawasan dan keamanan laut dalam mendukung budidaya rumput laut.
Mereka mengusulkan perlunya adanya kebijakan yang lebih ketat untuk melindungi para Nelayan atau pembudiaya dari praktik pencurian dan penangkapan ikan ilegal yang merugikan hasil budidaya.
“Keamanan laut kita di Nunukan terjamin diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya rumput laut di Nunukan.” ungkap Andi Fajrul, Kamis (31/10/24) dalam pertemuan tersebut.
Dikesempatan tersebut, anggota Komisi II DPRD Nunukan juga membahas kebutuhan akan anggaran dan bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.
Komisi II berharap agar kementerian memberikan dukungan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas budidaya rumput laut di Nunukan. yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor perikanan di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam diskusi yang berlangsung sekira 4 jam itu, anggota DPRD Nunukan juga mengangkat isu tentang kemudahan akses bagi pelaku usaha dalam melakukan ekspor dan impor.
Komisi II meminta kementerian untuk mempermudah proses perizinan, sehingga para pedagang dapat lebih mudah melakukan transaksi internasional. Hal ini penting agar produk rumput laut dari Nunukan dapat bersaing di pasar global.
Diskusipun alot, Komisi II juga mendesak pemerintah untuk memfasilitasi kerjasama antara Indonesia dan negara tetangga, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok yang diambil dari Tawau, Malaysia, dengan sistem kerjasama yang lebih baik dapat mengurangi kendala yang selama ini dialami dalam hal distribusi barang kebutuhan pokok seperti gula dan minyak.
Menanggapi semua usulan dan keluhan yang disampaikan, Direktur Jenderal Kementerian Perikanan dan Kelautan tertarik untuk mengunjungi Nunukan.
Dia mengakui pentingnya pertemuan lanjutan untuk membahas solusi yang lebih komprehensif mengenai regulasi budidaya rumput laut dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh para petani.
Dikonfirmasi usai pertemuan tertutup tersebut, Andi Fajrul Syam, SH, mengatakan Kementerian Perikanan dan Kelautan akan berkunjung ke Kabupaten Nunukan dalam waktu dekat ini.
“Insha Allah, dalam waktu dekat ini kami dari Komisi II DPRD Nunukan dan mengajak eksekutif (pemerintah) untuk bersurat ke beberapa kementerian dan dirjen agar mereka dapat datang ke Kabupaten Nunukan, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pertemuan ini tidak lain adalah membahas kebijakan dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Nunukan. Dengan pembahasan tersebut, diharapkan dapat diberikan peraturan khusus yang dapat mendukung pengembangan sektor perikanan, khususnya budidaya rumput laut.***
