<p data-start="3105" data-end="3118"><strong data-start="3105" data-end="3118">Intisari:</strong></p>
<ul data-start="3119" data-end="3360" data-is-last-node="" data-is-only-node="">
<li data-section-id="etatxy" data-start="3119" data-end="3204">Mutasi ASN dinilai wajar sebagai bagian dari dinamika pemerintahan dan demokrasi.</li>
<li data-section-id="bdi8tu" data-start="3205" data-end="3276">DPRD menegaskan mutasi telah melalui mekanisme dan persetujuan BKN.</li>
<li data-section-id="5myycp" data-start="3277" data-end="3360" data-is-last-node="">Perbedaan tafsir aturan disarankan diselesaikan melalui jalur hukum seperti PTUN.</li>
</ul>
<p data-start="673" data-end="857"><strong>DPNTimes.com, Nunukan</strong> &#8211; Polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali mencuat dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan pemerintah daerah, Selasa (28/4/2026).</p>
<p data-start="859" data-end="1059">Namun, dua anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama dan Sadam Husein, menilai mutasi ASN merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan dan tidak seharusnya selalu dikaitkan dengan kepentingan politik.</p>
<p data-start="1061" data-end="1271">Andre Pratama dalam forum rapat menegaskan bahwa mutasi ASN merupakan konsekuensi dari dinamika demokrasi. Menurutnya, setiap pergantian kepemimpinan hampir selalu diikuti dengan penyesuaian struktur birokrasi.</p>
<p data-start="1273" data-end="1442">Ia menyebut kondisi “cocok dan tidak cocok” dalam birokrasi sebagai hal yang lumrah, bahkan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.</p>
<p data-start="1444" data-end="1606">Andre juga mengingatkan bahwa DPRD pernah menghadapi situasi serupa pasca Pilkada 2020. Saat itu, berbagai laporan terkait mutasi bahkan menyentuh tenaga honorer.</p>
<p data-start="1608" data-end="1821">“Tidak mungkin Badan Kepegawaian Negara (BKN) sembarangan menyetujui usulan mutasi. Jika tidak sesuai aturan, pasti ditolak. Karena sudah ada persetujuan dan catatan dari BKN, maka itu harus dijalankan,” tegasnya.</p>
<p data-start="1823" data-end="1982">Ia pun mengingatkan agar polemik mutasi tidak berkembang menjadi perdebatan berkepanjangan, selama prosesnya telah mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.</p>
<p data-start="1984" data-end="2114">Sementara itu, Sadam Husein menilai perbedaan perspektif menjadi penyebab utama munculnya polemik mutasi ASN di tengah masyarakat.</p>
<p data-start="2116" data-end="2328">Menurutnya, mutasi ASN bukan fenomena baru di Nunukan. Ia menyebut dinamika serupa telah terjadi sejak periode kepala daerah sebelumnya, bahkan kerap berujung pada sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).</p>
<p data-start="2330" data-end="2479">“Sejak era sebelumnya, pergantian dan dinamika birokrasi sudah terjadi. Jadi jangan langsung dikaitkan dengan kepentingan politik hari ini,” ujarnya.</p>
<p data-start="2481" data-end="2688">Sadam juga menegaskan bahwa setiap proses mutasi tidak mungkin berjalan tanpa rekomendasi dari BKN. Ia menyebut persetujuan mutasi biasanya disertai catatan yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.</p>
<p data-start="2690" data-end="2805">Karena itu, ia mengingatkan agar opini publik tidak digiring seolah-olah seluruh kebijakan mutasi bermotif politik.</p>
<p data-start="2807" data-end="2947">“Kita samakan persepsi dulu. Kalau masih ada perbedaan tafsir aturan, serahkan saja ke mekanisme yang ada, termasuk melalui PTUN,” jelasnya.</p>
<p data-start="2949" data-end="3098">DPRD pun berharap polemik mutasi ASN dapat disikapi secara objektif dan proporsional, dengan mengedepankan aturan serta mekanisme hukum yang berlaku.</p>
 
 <!--begin code -->

 
 <div class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper pp-multiple-authors-layout-boxed multiple-authors-target-the-content box-post-id-2639 box-instance-id-1 ppma_boxes_2639"
 data-post_id="2639"
 data-instance_id="1"
 data-additional_class="pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-the-content"
 data-original_class="pp-multiple-authors-boxes-wrapper pp-multiple-authors-wrapper box-post-id-2639 box-instance-id-1">
 <h2 class="widget-title box-header-title">Author</h2>
 <span class="ppma-layout-prefix"></span>
 <div class="ppma-author-category-wrap">
 <span class="ppma-category-group ppma-category-group-1 category-index-0">
 <ul class="pp-multiple-authors-boxes-ul author-ul-0">
 
 <li class="pp-multiple-authors-boxes-li author_index_0 author_admin has-avatar">
 <div class="pp-author-boxes-avatar">
 <div class="avatar-image">
 <img alt='Redaksi' src='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/3dd8909d3ee130837f715406787b3c4c.jpg?ver=1783163430' srcset='https://dpntimes.com/wp-content/litespeed/avatar/1/074b148a05161419788cbd59ae55eeeb.jpg?ver=1783163430 2x' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /> </div>
 </div>
 
 <div class="pp-author-boxes-avatar-details">
 <div class="pp-author-boxes-name multiple-authors-name"><a href="https://dpntimes.com/author/admin/" rel="author" title="Redaksi" class="author url fn">Redaksi</a></div> 
 <div class="pp-author-boxes-description multiple-authors-description author-description-0">
 </div>
 
 <span class="pp-author-boxes-meta multiple-authors-links">
 <a href="https://dpntimes.com/author/admin/" title="View all posts">
 <span>View all posts</span>
 </a>
 </span>
 <a class="ppma-author-user_url-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-url" aria-label="Website" href="http://dpntimes.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-admin-links"></span> </a><a class="ppma-author-user_email-profile-data ppma-author-field-meta ppma-author-field-type-email" aria-label="Email" href="mailto:dpntimes@gmail.com" target="_self"><span class="dashicons dashicons-email-alt"></span> </a>
 </div>
 </li>
 </ul>
 </span>
 </div>
 <span class="ppma-layout-suffix"></span>
 </div>
 <!--end code -->
 
 
 

This website uses cookies.
