DPNTimes.com, Tanjung Selor – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, memberikan apresiasi kepada Aliansi Masyarakat Perbatasan yang menggelar forum pembahasan Daerah Otonom Baru (DOB) dengan menghadirkan narasumber langsung dari pemerintah pusat.
Menurut Nasir, forum ini memberikan ruang diskusi yang lebih komprehensif dan memperjelas informasi terkait proses perjuangan pembentukan DOB di wilayah perbatasan Kaltara.
“Kita dari DPRD tentu mendukung penuh kegiatan yang dilakukan aliansi hari ini. Apalagi narasumbernya langsung dari pusat, sehingga masyarakat bisa mendengar secara jelas dan rinci,” ujar Nasir, Selasa (24/11/2025).
Masyarakat Tak Perlu ke Jakarta untuk Cari Informasi
Muhammad Nasir menilai langkah aliansi menghadirkan narasumber pusat merupakan upaya efisien sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kaltara yang ingin memahami perkembangan DOB.
“Tidak perlu masyarakat kita berbondong-bondong ke Jakarta hanya untuk mendapatkan penjelasan seperti ini. Hari ini, semuanya bisa didengar langsung di daerah,” sebutnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran narasumber pusat menjadi nilai tambah penting, karena masyarakat dapat memperoleh gambaran yang objektif dan akurat mengenai tahapan pembentukan DOB.
Moratorium Masih Jadi Penghambat Utama
Dalam kesempatan tersebut, Nasir juga menjelaskan bahwa hambatan utama pembentukan Daerah Otonom Baru bukan berasal dari pemerintah daerah, melainkan dari kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang masih berlaku di tingkat pusat.
“Selama moratorium belum dicabut, proses tidak bisa berjalan. Jadi kendalanya bukan di daerah, tapi di pemerintah pusat,” tegasnya.
Nasir berharap forum seperti ini terus dilakukan, agar masyarakat perbatasan mendapatkan pemahaman yang benar serta dapat ikut mengawal aspirasi DOB secara lebih terarah.(adv)
