Intisari
- Pemkab Malinau menggelar Konsultasi Publik RKPD 2027 sebagai langkah strategis menyelaraskan program pembangunan dengan RPJMD 2025–2029.
- Tahun 2027 ditetapkan sebagai fase akselerasi dengan fokus penguatan tata kelola digital, peningkatan SDM, dan pemerataan layanan hingga desa.
- Bupati Wempi menegaskan komitmen membangun 109 desa, mendorong transformasi ekonomi, serta memperkuat pengawasan lingkungan dan pemberantasan narkoba.
DPNTimes.com, MALINAU, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Laga Feratu, Senin (23/02/26). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W Mawa.
Bupati Wempi menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 bukan sekadar agenda tahunan, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh program pembangunan tetap selaras dengan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
“Ini bukan agenda rutin semata, tetapi langkah strategis untuk memastikan program kita tetap sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan menuju Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera,” ujarnya.
Ia memaparkan, tahun 2025 menjadi fase peletakan fondasi pembangunan, 2026 sebagai tahun penguatan, dan 2027 diarahkan sebagai tahun akselerasi pencapaian program prioritas daerah.
Tema pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan tata kelola dan kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, dan melayani. Salah satu prioritas utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan hingga wilayah pedalaman dan perbatasan.
Wempi secara khusus menyoroti komitmen aparatur sipil negara (ASN), terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, agar tidak berlomba-lomba pindah ke wilayah perkotaan. Menurutnya, membangun Malinau berarti membangun seluruh 109 desa, bukan hanya kawasan kota.
“Kalau semua ingin di kota, siapa yang membangun desa? Jangan anggap ditempatkan di pedalaman itu dibuang. Justru di sanalah pengabdian kita dibutuhkan,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, Pemkab mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan melalui penguatan daya saing produk lokal dan digitalisasi UMKM. Pemerintah daerah juga diminta memastikan ketersediaan jaringan internet hingga desa-desa agar generasi muda dan pelaku usaha mampu bersaing di era digital.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, Bupati menekankan optimalisasi alat berat yang telah didistribusikan ke sejumlah kecamatan. Ia meminta agar aset tersebut dimanfaatkan maksimal untuk membuka dan merawat jalan tani serta menghidupkan lahan tidur melalui program Pertanian Sehat. “Jangan sampai alat hanya jadi pajangan. Pastikan sektor ekonomi masyarakat bergerak,” katanya.
Aspek pembangunan ramah lingkungan juga menjadi perhatian. Pemkab Malinau menegaskan pentingnya pengawasan terhadap potensi pencemaran sungai, aktivitas tambang, serta praktik penangkapan ikan ilegal seperti penyetruman dan peracunan.
Dalam kesempatan itu, Wempi juga menyinggung komitmen pemerintah daerah dalam memerangi peredaran narkoba, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengusulkan pentingnya penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna agar dapat dipulihkan dan kembali produktif di masyarakat.
“Kalau pengedar tentu proses hukum. Tapi pengguna juga harus kita pikirkan rehabilitasinya agar tidak terus berulang,” ujarnya.
Menghadapi 2027, Pemkab Malinau juga dituntut adaptif terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat dan kondisi fiskal nasional. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus guna menjaga stabilitas pembangunan.
Bupati berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga dunia usaha, ikut mengawal proses perencanaan agar tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Yang sudah sejahtera kita perkuat, yang belum mampu kita bantu. Fokus kita tetap pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja,” tutupnya.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemkab Malinau berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat terwujudnya Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera. (diskominfomln/red)
