DPNTimes.com, Tanjung Selor – Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Utara (Kaltara).
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Kornie Serliany, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan program bedah rumah sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Kornie menilai, persoalan ketidaklayakan rumah tinggal masih menjadi keluhan utama warga desa di berbagai kabupaten di Kaltara.
Kondisi ini tidak hanya terkait struktur bangunan, tetapi juga minimnya fasilitas dasar seperti sanitasi dan toilet yang layak.
“Program bedah rumah ini sangat penting. Banyak warga yang rumahnya belum memenuhi standar kelayakan, bahkan ada yang belum memiliki toilet sama sekali. Ini keluhan yang sering disampaikan kepada kami,” ujar Kornie saat ditemui di Kantor DPRD Kaltara, Senin (17/11/2025).
Demi memastikan program tersebut berjalan efektif, Kornie menegaskan bahwa Komisi III akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan infrastruktur.
“Kita akan terus meningkatkan sinergi dengan Dinas PU dan OPD terkait lainnya. Fokus kami tetap pada pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Menurut Kornie, persoalan sanitasi yang belum memadai di desa-desa bukan hanya berdampak pada kenyamanan hidup, tetapi juga dapat memicu munculnya berbagai masalah kesehatan masyarakat.
Karena itu, ia menilai penyediaan toilet layak dan fasilitas sanitasi lainnya harus menjadi prioritas tahun-tahun mendatang.
Komisi III DPRD Kaltara, lanjutnya, akan berupaya mendorong agar program bedah rumah dan penyediaan fasilitas sanitasi mendapat porsi anggaran yang memadai dalam rencana pembangunan daerah.
“Untuk kebutuhan masyarakat, terutama di desa, kita akan usulkan agar lebih banyak rumah yang dapat dibedah. Termasuk pembangunan toilet dan fasilitas sanitasi lain yang saat ini masih sangat dibutuhkan. Ini akan terus kita perjuangkan,” tegasnya.
Kornie menambahkan, pihaknya ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan tidak hanya sekadar formalitas atau kegiatan seremonial, tetapi benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pelaksanaan lapangan agar sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi penyimpangan baik dari segi kualitas maupun prioritas penerima manfaat.
“Yang terpenting adalah program hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan hanya di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan langsung di lapangan,” pungkasnya.(adv)
