DPNTimes.com, Tanjung Selor – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Utara, Alimuddin, menegaskan bahwa proses seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara periode 2026–2029 dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
Penegasan ini disampaikan sebagai komitmen DPRD dalam memastikan lembaga penyiaran di Kaltara dikelola oleh figur-figur yang berintegritas dan kompeten.
Menurut Alimuddin, KPID memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi publik serta mengawasi seluruh aktivitas penyiaran di daerah.
Oleh karena itu, proses seleksi komisioner harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin terbentuknya struktur kelembagaan yang kredibel.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (16/11/2025).
Ia menambahkan bahwa Komisi I memiliki tugas pengawasan langsung terhadap seluruh proses seleksi, termasuk memastikan tidak adanya diskriminasi atau perlakuan yang menguntungkan pihak tertentu.
Menurutnya, setiap peserta seleksi harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti seluruh tahapan.
“Kami mengawasi secara penuh agar seluruh peserta berada dalam posisi setara,” tegasnya.
Alimuddin juga memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (DKISP) Kalimantan Utara yang sejak awal telah menyiapkan mekanisme seleksi dengan standar terbuka.
Ia menyebut bahwa kesiapan DKISP dalam menyusun sistem seleksi yang sistematis dan dapat diakses publik merupakan langkah penting untuk menjaga integritas proses.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara DKISP dan DPRD Kaltara adalah landasan utama untuk memastikan bahwa komisioner KPID yang terpilih nantinya benar-benar mampu menjalankan tugas pengawasan penyiaran secara profesional.
“KPID harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten. Daerah ini membutuhkan pengawas penyiaran yang mampu menjaga ruang informasi tetap sehat dan edukatif,” ucapnya.
Selain menyoroti kualitas kandidat, Alimuddin juga menegaskan bahwa tantangan penyiaran di Kalimantan Utara tidak sama dengan daerah lain.
Sebagai provinsi perbatasan, ruang informasi di Kaltara sangat rentan terhadap penetrasi siaran dari negara tetangga.
Oleh karena itu, KPID harus diisi oleh komisioner yang memahami dinamika tersebut dan mampu merumuskan kebijakan pengawasan yang adaptif.
Ia menilai bahwa keberadaan komisioner yang kompeten di KPID bukan hanya berkaitan dengan penegakan aturan penyiaran, tetapi juga menyangkut upaya menjaga kedaulatan informasi serta edukasi publik.
“Kehadiran KPID yang kuat adalah bagian dari benteng informasi di wilayah perbatasan,” katanya.
Saat ini, proses seleksi KPID Kaltara periode 2026–2029 telah memasuki tahap akhir, yaitu fit and proper test oleh DPRD Kaltara. Dari hasil seleksi wawancara yang dilakukan Tim Panitia Seleksi (Pansel), sebanyak 14 peserta dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan tersebut.
Tahapan fit and proper test yang dilakukan oleh DPRD merupakan bagian krusial dalam menentukan figur-figur yang akan ditetapkan sebagai komisioner.
Dalam proses ini, DPRD akan menilai secara mendalam kapasitas, integritas, pemahaman regulasi, serta visi kandidat terhadap tata kelola penyiaran daerah.
Alimuddin menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Ia menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan KPID yang bekerja secara independen, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan proses seleksi yang dilakukan secara transparan dan terbuka, Alimuddin berharap kepercayaan publik terhadap KPID Kaltara semakin kuat.
“Kami ingin memastikan bahwa hasil seleksi ini nantinya benar-benar mencerminkan harapan masyarakat terhadap lembaga penyiaran yang kredibel dan bertanggung jawab,” tutupnya.(adv)
