DPNTimes.com, Tanjung Selor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menerima Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Penyampaian nota pengantar tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-35, Senin (17/11/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, berlangsung relatif singkat dibanding agenda serupa pada tahun-tahun sebelumnya.
Dengan durasi sekitar satu jam, sidang paripurna difokuskan pada penyampaian ringkas arah kebijakan anggaran serta garis besar rencana pendapatan dan belanja daerah yang akan dibahas lebih terperinci pada agenda berikutnya.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Nasir memastikan bahwa dokumen nota pengantar tersebut segera masuk dalam pembahasan intensif.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan menelaah seluruh substansi rancangan APBD 2026 secara menyeluruh bersama tim anggaran pemerintah daerah.
“Nota Pengantar APBD Tahun Anggaran 2026 telah kita terima. Besok akan kita lanjutkan dalam agenda rapat paripurna berikutnya, sekaligus masuk ke tahap pembahasan awal bersama komisi dan badan anggaran,” ujar Nasir.
Sementara itu, Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, dalam penyampaian nota pengantar menyampaikan bahwa meskipun Pemprov menghadapi penurunan alokasi anggaran pada tahun 2026, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan seluruh program prioritas yang telah direncanakan.
Penurunan tersebut terutama berasal dari pos Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penyesuaian oleh pemerintah pusat.
“Memang di tahun ini banyak penurunan, terutama pada dana TKD. Namun kami berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia sehingga program-program prioritas dapat tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Kaltara tetap berfokus pada program pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Menurutnya, wilayah perbatasan masih menjadi titik perhatian utama karena secara strategis merupakan beranda depan negara.
“Kita harapkan program yang sudah kita rencanakan dapat kita laksanakan dengan baik dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” sambungnya.
Selain itu, Gubernur menyoroti bahwa pembangunan konektivitas antar daerah, termasuk akses transportasi dan infrastruktur pendukung ekonomi, akan tetap menjadi prioritas dalam rancangan APBD 2026.
Hal ini dinilai penting mengingat wilayah Kaltara yang luas dan beragam, termasuk kawasan perbatasan yang membutuhkan kehadiran negara melalui pembangunan yang merata.
“Kita akan tetap memaksimalkan pembangunan konektivitas antar daerah. Ini penting untuk mendorong pemerataan dan mempercepat pertumbuhan wilayah,” tegasnya.
Dengan diterimanya Nota Pengantar Raperda APBD 2026, DPRD dan Pemprov Kaltara selanjutnya akan memasuki fase pembahasan intensif, mulai dari pandangan umum fraksi hingga rapat kerja antara komisi, badan anggaran, dan perangkat daerah. Pembahasan akan berlangsung dalam beberapa tahapan sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda APBD 2026. (adv)
