DPNTimes.com, Tanjung Selor — Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) kembali menjadi perhatian serius di lingkungan legislatif Kalimantan Utara (Kaltara).
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini membutuhkan langkah strategis dan tidak bisa hanya mengandalkan efisiensi anggaran.
Menurutnya, selain melakukan penghematan pada program yang kurang menyentuh masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi fokus utama dalam menghadapi perubahan alokasi TKD dari pusat.
“Nilai nominal PAD kita masih jauh lebih kecil dibandingkan TKD. Ini harus jadi perhatian serius,” ujar Muddain, Senin (24/11/2025).
Ia menyampaikan bahwa sejumlah fraksi di DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Kaltara untuk meningkatkan belanja modal sekaligus mengoptimalkan PAD agar ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat dapat berkurang.
Masalah ini, kata Muddain, selalu menjadi catatan rutin DPRD setiap tahunnya.
“Kita terlalu bergantung pada pusat soal fiskal. Jadi jalan satu-satunya adalah meningkatkan PAD saat ini,” tegasnya.
Optimalisasi PAD dinilai masih memiliki ruang besar, terutama melalui digitalisasi keuangan daerah serta penajaman program prioritas pembangunan.
Meski demikian, DPRD tetap menegaskan bahwa wilayah perbatasan akan menjadi fokus utama dalam pembahasan Ranperda APBD 2026.
Muddain memastikan DPRD akan mendorong agar pembangunan di wilayah perbatasan tetap berjalan, meski anggaran mengalami penurunan.
“Masyarakat menunggu sinergi DPRD dan Pemerintah. Terutama masyarakat perbatasan, pembangunan jangan sampai melambat hanya karena dana terbatas,” pungkasnya.(adv)
