DPNTimes,Nunukan-Adanya dugaan pembalakan puluhan hektar hutan mangrove di wilayah perbatasan, tepatnya di Pulau Sebatik, Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.
Diberitakan sebelumnya, diduga telah terjadi pembalakan hutan mangrove di Pulau Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat dengan kurun waktu yang cukup lama. Bedasarkan informasi yang beredar, pembalakan itu berhasil diungkap jajaran aparat keamanan Polda Kaltara.
Tidak hanya itu, dalam pembalakan hutan mangrove itu tersiar kabar adanya alat berat diduga milik oknum anggota DPRD Nunukan turut diamankan aparat keamanan. Namun, belum diketahui persis apakah oknum anggota DPRD Nunukan tersebut terlibat dalam aksi pembalakan hutan mangrove.
Selain itu, dari informasi yang ada, hutan mangrove yang dibabat hingga puluhan hektar itu bakal dijadikan tempat tambat perahu, penjemuran rumput laut hingga pemukiman untuk warga sekitar di Kecamatan Sebatik Barat.
Terkait beredarnya kabar dugaan pembalakan hutan mangrove di Pulau Sebatik, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyayangkan adanya dugaan pembalakan hutan mangrove di Pulau Sebatik yang dapat mengakibatkan terjadinya pengrusakan lingkungan.
“Tentu Pemkab Nunukan sangat menyayangkan dan menyesalkan (dugaan pembalakan hutan mangrove) itu,” kata Bupati Laura, Selasa (07/02/23).
Bupati Laura menyebutkan, jika dugaan pembalakan itu benar adanya, tidak menutup kemungkinan pengrusakan lingkungan. Dampaknya, bisa terjadi banjir, abrasi pantai hingga terancamnya berbagai macam jenis habitat di hutan mangrove.
“Kan fungsi hutan mangrove ini untuk menahan gelombang, jadi kalau ada penebangan atau pembalakan tentu dapat merusak lingkungan,” sebut Bupati dua priode itu.
“Jika hal ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan abrasi pantai yang terjadi di Kecamatan Sebatik Timur dan Induk bakal meluas ke Sebatik Barat yang hutan mangrovenya dibabat oleh oknum tidak bertanggung jawab,” tambah Bupati Laura.
Bupati Laura menegaskan, dengan adanya dugaan pengrusakan hutan mangrove ini, Pemkab Nunukan telah melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Provinsi Kaltara untuk segera ditindak lanjuti.
“Sudah kami laporkan, apalagi camat setempat mempunyai banyak arsip dan lengkap terkait pembalakan hutan mangrove itu, namun tidak pernah diindahkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan pembalakan,” tegas Laura. (ilm/cnt/KA)
