DPNTimes.com, Nunukan — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas Perbatasan (IPKP KPP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (29/10), dan dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Ir. Jabbar, mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri.
Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, yang melakukan kunjungan kerja untuk memperoleh data kondisi aktual pemenuhan infrastruktur layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas. Fokus pemantauan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pasar, serta utilitas permukiman.
FGD ini juga membahas secara mendalam variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP yang akan menjadi dasar evaluasi pembangunan kawasan perbatasan pada tahun berjalan. Selain itu, berbagai tantangan yang dihadapi wilayah perbatasan turut menjadi bagian dari materi diskusi.
Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan Sekda Jabbar, disampaikan bahwa pengukuran IPKP KPP sangat penting mengingat posisi strategis Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan juga dipandang sebagai pintu gerbang sekaligus wajah negara di kawasan perbatasan utara Kalimantan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan tata kelola pembangunan di wilayah perbatasan. Langkah ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dan lintas batas, penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi produktif di kecamatan perbatasan.
Lebih lanjut, Sekda Jabbar menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan masukan kebijakan yang aplikatif dan berbasis data.
“Sebagai pemerintah, saya berharap FGD kali ini mampu mengidentifikasi isu-isu strategis serta kendala aktual dalam pengelolaan kawasan perbatasan, sekaligus memunculkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dan mendorong sinergi semua pihak,” ujarnya.
Hasil akhir pengukuran IPKP untuk kecamatan perbatasan prioritas diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
