NEWS

Fiskal 2027 Terbatas, DPRD Kaltara Minta Pemprov Selektif Pilih Program

121
×

Fiskal 2027 Terbatas, DPRD Kaltara Minta Pemprov Selektif Pilih Program

Share this article

Intisari

  • Wakil Ketua I DPRD Kaltara H. Muhammad Nasir meminta Pemprov Kaltara lebih selektif menentukan program karena kemampuan fiskal daerah pada 2027 terbatas.
  • Usulan masyarakat perlu dipetakan berdasarkan urgensi, manfaat, dan kemampuan anggaran, serta dikaji sesuai pembagian kewenangan provinsi dengan kabupaten dan kota.
  • DPRD berharap keterbatasan fiskal tidak menurunkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan tepat sasaran.

DPNTimes.com,TANJUNG SELOR – Keterbatasan fiskal daerah pada tahun anggaran 2027 menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. DPRD Kaltara meminta pemerintah lebih selektif memilih program agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menyebut kondisi keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam menyusun arah pembangunan. Pemerintah, menurutnya, perlu realistis menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran.
“Seluruh aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, perlu ada pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Nasir.
Ia menegaskan, penentuan skala prioritas bukan berarti mengabaikan aspirasi warga. Langkah itu diperlukan agar anggaran tidak terpecah ke terlalu banyak kegiatan yang dampaknya kurang maksimal. Program prioritas harus memiliki manfaat jelas dan menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Nasir juga mengingatkan pentingnya memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, tidak semua persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi tanggung jawab provinsi, sehingga setiap usulan perlu dikaji agar tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran.
“Setiap usulan harus dilihat kewenangannya. Jangan sampai program yang direncanakan justru tidak sesuai dengan tanggung jawab pemerintah provinsi. Koordinasi dengan kabupaten dan kota juga penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan tindak lanjut,” tegasnya.
DPRD berharap keterbatasan fiskal tidak menurunkan kualitas pelayanan publik maupun menghambat pemenuhan kebutuhan dasar warga. Pemprov diminta memastikan setiap program memiliki sasaran jelas, manfaat terukur, dan sesuai kapasitas keuangan daerah.
Menurut Nasir, ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci agar pembangunan di Kaltara tetap berjalan pada 2027. Dengan perencanaan matang dan anggaran tepat sasaran, pembangunan diharapkan tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (**)

Baca Juga  Ketua DPRD Kaltara Hadiri Sarasehan Kebangsaan Bahas Peran MPR RI

Author

Baca Juga  Arming Serahkan Bantuan Semen untuk Pembangunan Gereja GPIB Immanuel Bambangan

Bagikan ini...

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights