NEWS

DPRD dan Pemprov Kaltara Perkuat Pencegahan Korupsi Bersama KPK

100
×

DPRD dan Pemprov Kaltara Perkuat Pencegahan Korupsi Bersama KPK

Share this article

Intisari

  • DPRD dan Pemprov Kaltara bersama Korsup Wilayah 4 KPK RI menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
  • Pembahasan menyoroti pengawasan APBD, pokir DPRD, hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa, termasuk usulan penyesuaian standar harga untuk wilayah perbatasan dan kepulauan.
  • Rapat menghasilkan komitmen memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan.

DPNTimes.com,TANJUNG SELOR – DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmen membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi, evaluasi, dan sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi bersama Tim Korsup Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga  Pemprov Siapkan Surat Edaran Gubernur, Perusahaan Didorong Gunakan Vendor Lokal dan Pelat KU

Rapat digelar di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara. Hadir Gubernur Kaltara, Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI Edi Suryanto beserta jajaran, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan kepala OPD Pemprov Kaltara.

« ‹ of 5 › »

Pembahasan berfokus pada pengawasan perencanaan dan penganggaran APBD. Isu yang disorot meliputi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta pengadaan barang dan jasa.

Para anggota DPRD juga menyampaikan kondisi riil di lapangan, mulai dari tantangan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) hingga mahalnya biaya konstruksi di perbatasan. Mereka menambahkan bahwa petani dan nelayan masih membutuhkan dukungan sarana produksi.

Baca Juga  DPRD Kaltara Perketat Pengawasan APBD 2026 di Tengah Penurunan Anggaran Daerah

DPRD mendorong sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian standar satuan harga bagi wilayah kepulauan dan perbatasan. Menurut mereka, kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.

Tim Korsup KPK RI menekankan pentingnya sistem pencegahan korupsi yang berbasis pengawasan dan deteksi dini. Semua pihak diminta memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dan memastikan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program sesuai aturan.

Sebagai tindak lanjut, peran Inspektorat Daerah akan diperkuat dalam klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan atas hasil evaluasi.(Humas DPRD Kaltara)

Author

Baca Juga  Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kaltara Gelar Buka Puasa Bersama

Bagikan ini...

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights