Tata Kelola Pemerintahan

Pemprov dan DPRD Kaltara menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, sekaligus mencatat opini WTP ke-12 berturut-turut dari BPK RI.

Pemprov matangkan Smart Province Kaltara untuk perkuat transformasi digital pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi masyarakat.

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang menegaskan pentingnya integritas ASN melalui Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional.

Sekprov Kawal Penataan PPPK dan Belanja Pegawai Kaltara dalam Raker Komisi II DPR RI, bahas solusi honorer serta relaksasi porsi belanja pegawai daerah.

…

…