DPNTimes.com, Tanjung Selor – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, menyampaikan perlunya perhatian pemerintah terhadap wilayah perbatasan, hal ini disampaikan usai dirinya mengikuti prosesi pelantikan sebagai pimpinan DPRD.
“Kalau permasalahan atensi perbatasan kan begini, bahwa lembaga DPRD ini bukan sebuah lembaga yang menjalankan program pemerintahan seperti eksekutif. Tapi lembaga DPRD akan mengawal seluruh kebijakan-kebijakan yang ada termasuk permasalahan perbatasan,” kata Muddain, belum lama ini.
Muddain mengucapkan, kehadiran lembaga legislatif selain sebagai penyeimbang mengawal kebijakan pemerintah juga hadir sebagai mitra kerja sama dengan eksekutif.
“Insyaallah perhatian terhadap wilayah perbatasan ini juga menjadi salah satu tugas pokoknya lembaga DPRD untuk mengejar potensi-potensi berdasarkan amanah yang diamanatkan undang-undang dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi Kaltara,” ujar Muddain asal partai Demokrat.
Disisi lainnya, Muddain mendorong agar pemerintah memperhatikan wilayah perbatasan dengan benar baik dari sisi kebijakan anggaran dan program yang juga memperhatikan masyarakat perbatasan.
“Kita akan mendorong agar perhatian terhadap wilayah perbatasan itu dijalankan secara bijak dan kebijakan anggaran itu harus dialokasikan secara bijak untuk masyarakat kita di perbatasan,” beber Muddain.
Masalah lainnya yakni Kaltara hingga saat ini menjadi pintu keluar masuk peredaran Narkoba, Pekerja Migran Indonesia ilegal, human tracfiking, dan banyak hal lagi termasuk bidang kesehatan, pendidikan dan segala macam termasuk pertanian dan perikanan kita akan berkomunikasi dengan pemerintah bagaimana daerah kita ini menjadi salah satu penyangga atau ikut berkontribusi mensukseskan lahirnya Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
“Supaya kebijakan-kebijakan ini bisa dijalankan secara baik dan berdasarkan sumber jabatan yang kami terima semoga bermanfaat dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltara secara umum,” tukasnya. (adv/ka)
