DPNTimes.com, Tanjung Selor – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, mengingatkan bahwa peluang besar bagi tenaga kerja lokal dalam pembangunan kawasan industri hijau di Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, tidak boleh berlalu begitu saja.
Dengan status proyek tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Herman menilai pemerintah daerah dan perusahaan memiliki kewajiban moral sekaligus regulatif untuk memastikan masyarakat Kaltara menjadi bagian utama dalam proses pembangunan.
Herman menekankan bahwa tanpa persiapan yang matang, terutama dari sisi peningkatan keterampilan, tenaga kerja lokal akan kalah bersaing dan berpotensi hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
“Ini PSN, artinya harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Tenaga kerja lokal bukan hanya diprioritaskan secara teori, tapi benar-benar harus disiapkan agar mereka bisa terlibat langsung,” kata Herman.
BLK Harus Jadi Pusat Pelatihan yang Relevan dengan Kebutuhan Proyek
Politisi tersebut menyoroti peran penting Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai instrumen utama dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten.
Menurutnya, BLK tidak boleh sekadar ada secara fisik, tetapi harus difungsikan maksimal dan mengikuti kebutuhan riil sektor industri yang sedang berkembang.
“BLK bisa menjadi pusat pelatihan berbasis kebutuhan. Apa yang sedang dibutuhkan oleh proyek, itu yang harus dilatihkan. Dengan begitu tenaga kerja lokal bukan hanya diprioritaskan, tetapi juga benar-benar siap pakai,” jelasnya.
Ia menambahkan, ada instruksi jelas dari pemerintah pusat terkait prioritas penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun tanpa komitmen kuat dari pemerintah daerah dan perusahaan, kebijakan tersebut hanya akan menjadi slogan yang tidak membawa perubahan.
Dorong Kolaborasi Pemprov dan Perusahaan Besar
Herman meminta Pemprov Kaltara tidak lengah melihat peluang besar ini.
Ia menilai perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kaltara, termasuk PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), harus menjalin kerja sama intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan tenaga kerja lokal terserap secara signifikan.
“Kami di legislatif akan terus mendorong agar Pemprov bertindak cepat. Jangan sampai tenaga kerja lokal dipinggirkan atau dianggap tidak siap. Justru pemerintah harus hadir untuk memastikan mereka siap, mulai dari pelatihan, kemampuan teknis, hingga sertifikasi,” tegasnya.
Tak Sekadar Bicara Lapangan Kerja
Herman menegaskan bahwa isu penyerapan tenaga kerja lokal bukan hanya soal persentase pekerja yang diterima di industri, tetapi terkait masa depan masyarakat Kaltara secara keseluruhan.
Di tengah proyek pembangunan besar-besaran seperti kawasan industri hijau Mangkupadi, keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci pemerataan manfaat pembangunan.
“Ini bukan semata soal pekerjaan. Ini juga tentang tanggung jawab sosial dan keberlanjutan pembangunan. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri,” pungkas Herman.(adv)
