DPNTimes.com, NUNUKAN – Polemik relokasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Alun-Alun Kota Nunukan kembali menjadi sorotan publik.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, menegaskan bahwa kebijakan penertiban tidak boleh dilakukan dengan cara mengusir atau melarang pedagang tanpa menyediakan solusi yang jelas dan manusiawi.
Menurut Ruman Tumbo, keberadaan UMKM di ruang publik seperti alun-alun memiliki peran besar, bukan hanya sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat.
Karena itu, ia menilai kebijakan relokasi harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, terutama bagi pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas berdagang.
“UMKM jangan diusir begitu saja. Pemerintah daerah dan dinas terkait harus memfasilitasi lokasi yang nyaman. UMKM ini bukan hanya soal berdagang, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka punya keluarga yang harus ditanggung,” ujar Ruman Tumbo kepada MataKaltara.com, Selasa (2/12/2025).
Ia menambahkan bahwa penegakan aturan memang perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban umum.
Namun pemerintah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk tetap memastikan pedagang tetap bisa mencari nafkah tanpa merasa terpinggirkan.
“Aturan tetaplah aturan, tetapi kita juga harus memanusiakan orang lain. Fasilitasi tempat berjualan yang baik agar pedagang dan pembeli sama-sama nyaman,” tegasnya.
Lebih jauh, Ruman Tumbo mendorong Pemkab Nunukan agar mengambil pendekatan dialogis sebelum mengambil keputusan relokasi.
Ia meyakini bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan pedagang dapat menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak.
Ia juga berharap penataan UMKM ke depan dapat dilakukan secara terencana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga kawasan alun-alun tetap tertib tanpa menghilangkan ruang ekonomi bagi masyarakat kecil.(adv)
