DPNTimes.com, Tanjung Selor — Keterlambatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Utara (Kaltara).
Anggota Komisi I DPRD Kaltara, Hamka, menilai persoalan klasik ini menjadi penyebab utama rendahnya serapan anggaran, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Hamka, APBD idealnya mulai dijalankan sejak Januari, bahkan dapat dimulai sejak Desember tahun sebelumnya melalui percepatan administrasi.
Namun, realitas di lapangan jauh dari harapan. Banyak daerah justru baru menjalankan APBD secara efektif pada bulan keenam hingga kedelapan.
“Pelaksanaan APBD baru bisa dimulai efektif di atas bulan Juni sampai Agustus. Ini yang membuat serapan anggaran selalu rendah,” ujar Hamka, Senin (24/11/2025).
Ia menegaskan, kondisi tersebut sangat merugikan karena mempersempit waktu pelaksanaan kegiatan.
Program-program pembangunan, terutama kegiatan fisik, memerlukan proses panjang mulai dari perencanaan, penyusunan dokumen teknis, hingga lelang proyek.
“Kalau baru mulai pertengahan tahun, bagaimana mau mencapai target program? Penyelesaian pun tidak bisa dijamin tepat waktu,” tegasnya.
Hamka menambahkan, keterlambatan ini juga bertentangan dengan ketentuan nasional yang mengharuskan APBD siap dijalankan pada awal tahun anggaran.
Dampaknya pun bersifat domino—mulai dari banyaknya program tidak terserap, pembangunan berjalan lambat, hingga meningkatnya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) setiap tahun.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki manajemen perencanaan dan percepatan proses penganggaran agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
