Intisari
- Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengajukan sembilan program prioritas kepada Kementerian UMKM RI untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan UMKM di Kalimantan Utara.
- Kaltara saat ini memiliki 51.840 UMKM dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 5,51 persen, namun masih menghadapi tantangan akses pembiayaan, pasar, hilirisasi, dan infrastruktur pendukung.
- Program yang diusulkan ditargetkan menciptakan tambahan aktivitas ekonomi hingga Rp102 miliar per tahun, membuka 500–1.000 lapangan kerja baru, serta mendorong 1.000 UMKM naik kelas.
DPNTimes.com, JAKARTA – Upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Salah satunya melalui pertemuan strategis yang dilakukan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dengan Wakil Menteri (Wamen) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia (RI), Helvi Yuni Moraza, di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (22/6).
Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi biasa. Di hadapan pemerintah pusat, Gubernur Zainal membawa berbagai gagasan dan kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kaltara.
Didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H., Zainal memaparkan kondisi terkini UMKM di Kaltara yang jumlahnya telah mencapai 51.840 unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen per tahun.
Meski menunjukkan perkembangan positif, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari daya saing produk yang belum optimal, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, hingga minimnya infrastruktur pendukung serta hilirisasi produk.
“Kami memetakan beberapa isu strategis yang perlu mendapat dukungan bersama agar UMKM Kaltara mampu berkembang lebih cepat,” kata Zainal.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengajukan dukungan anggaran kepada Kementerian UMKM RI untuk mendanai sembilan program prioritas, yakni Sertifikasi Halal, Pelatihan Kewirausahaan, Business Matching dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan, Bantuan Alat Produksi, Fasilitasi Pendamping UMKM, Pembangunan Plaza UMKM, Fasilitasi Promosi UMKM, Penguatan Rumah Kemasan, serta Fasilitasi Galeri Dekranasda.
Melalui program tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan lahirnya UMKM yang lebih berdaya saing, mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan proyeksi yang disusun, program ini berpotensi menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi daerah hingga Rp102 miliar per tahun.
Selain itu, program tersebut ditargetkan mampu menciptakan 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, melahirkan 50 produk unggulan berorientasi ekspor, menghasilkan 240 sertifikasi halal baru, 200 kekayaan intelektual (KI) baru, serta mendorong 1.000 UMKM naik kelas dan 300 UMKM masuk ke pasar modern maupun digital.
Untuk mendukung realisasi program, Pemprov Kaltara telah menyiapkan berbagai komitmen, mulai dari regulasi pendukung, penyediaan data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Menanggapi usulan tersebut, Wamen UMKM RI, Helvi Yuni Moraza menyampaikan apresiasi dan respons positif terhadap sembilan program yang diajukan Pemprov Kaltara. Sebagai tindak lanjut, Kementerian UMKM berencana melakukan kunjungan kerja ke Kaltara pada Juli mendatang.
Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh melalui penguatan sektor UMKM di Bumi Benuanta.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i, S.T., M.A.P., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop) Kaltara Edy Suharto, S.Sos., M.T., serta Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si. (dkisp)
