Intisari
-
Gedung baru PUPR-Perkim Malinau diresmikan untuk mendukung kinerja dan pelayanan.
-
Kantor lama kerap terdampak banjir, menyebabkan kerusakan dan kehilangan data.
-
Fokus pembangunan 2026 diarahkan pada infrastruktur prioritas di tengah keterbatasan APBD.
DPNTimes.com, Malinau – Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., meresmikan gedung baru Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kabupaten Malinau, Kamis (15/1/2026).
Gedung ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan serta memperkuat pembangunan infrastruktur di Malinau.
Bupati Wempi mengatakan, pembangunan gedung baru tersebut merupakan solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi kantor lama, khususnya persoalan banjir.
Sebelumnya, kantor PUPR-Perkim berada di dataran rendah dan sempat terendam banjir besar yang menyebabkan kerusakan hingga hilangnya data penting.
“Kantor lama pernah terendam banjir besar. Banyak data rusak atau hilang. Selain itu, jumlah pegawai terus bertambah sehingga kapasitas kantor lama sudah tidak memadai,” ujar Wempi.
Menurutnya, gedung baru yang dibangun di kawasan dataran tinggi ini telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu dan kini siap digunakan untuk menampung seluruh ASN PUPR-Perkim secara terpadu.
Wempi menegaskan, gedung baru ini tidak hanya menjadi simbol fisik, tetapi harus diiringi dengan peningkatan semangat dan kualitas kerja.
Ia meminta jajaran PUPR-Perkim menjadikan kantor baru sebagai pusat penggerak pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malinau.
Adapun sejumlah prioritas pembangunan yang ditekankan antara lain percepatan pembangunan jalan untuk mendukung sektor perkebunan dan pertanian, peningkatan akses ekonomi masyarakat, serta penguatan konektivitas antar desa melalui pembangunan jalan, jembatan, dan gorong-gorong secara bertahap.
Di tengah kondisi APBD 2026 yang mengalami penurunan, Wempi mengingatkan jajarannya agar tetap bekerja cermat dan fokus pada skala prioritas.
“Kita harus jeli melihat mana yang paling prioritas untuk dikerjakan di tahun 2026. Semua dilakukan bertahap dan menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya. (red)
