Intisari
- ✈️ Lonjakan penumpang Nataru terjadi di Bandara Kolonel RA Bessing, didominasi warga pedalaman wilayah Long.
- 🏛️ Pemkab Malinau siapkan skema subsidi penerbangan tambahan, ditanggulangi lebih dulu lewat APBD.
- 🌄 Rute Malinau–Krayan masih terbatas, karena bergantung subsidi APBN dan kewenangan lintas pemerintah.
DPNTimes.com,Malinau – Bupati Malinau Wempi W. Mawa turun langsung ke Bandara Kolonel RA Bessing, Malinau, Senin (22/12/25), untuk meninjau lonjakan penumpang pesawat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sejak beberapa hari terakhir, bandara tersebut dipadati warga dari wilayah pedalaman yang hendak kembali ke kampung halaman.
Kepadatan penumpang didominasi warga dari kecamatan-kecamatan di wilayah Long, yang selama ini sangat bergantung pada transportasi udara.
0Keterbatasan jadwal penerbangan dan kapasitas kursi menyebabkan sebagian warga harus menunggu hingga berhari-hari.
Melihat kondisi tersebut, Wempi langsung melakukan koordinasi dengan pihak maskapai dan pengelola bandara.
}Ia mengarahkan agar dilakukan pendataan calon penumpang yang siap diberangkatkan dalam waktu dekat sebagai dasar penambahan penerbangan.
“Penerbangan tambahan ini akan dihitung sebagai bagian dari subsidi daerah dan akan dibayarkan melalui anggaran tahun 2026. Artinya, pemerintah daerah menalangi lebih dulu agar masyarakat bisa segera pulang,” ujar Wempi saat meninjau kondisi bandara.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam ketika masyarakat mengalami kesulitan, terlebih menjelang hari besar keagamaan.
“Pemerintah harus hadir. Kita pastikan warga tidak tertahan terlalu lama dan bisa kembali ke kampung halamannya dengan aman,” kata Wempi.
Bupati Malinau dua periode ini menjelaskan, pendataan penumpang menjadi langkah penting agar kebutuhan penerbangan tambahan dapat dihitung secara terukur dan sesuai regulasi anggaran.
“Kami minta maskapai mendata penumpang yang siap diberangkatkan. Skema subsidi ini akan disesuaikan dalam anggaran tahun berikutnya dan diselesaikan sesuai aturan,” ujarnya.
Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari warga. Sejumlah calon penumpang menilai kehadiran langsung Bupati Malinau sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjawab persoalan riil masyarakat, khususnya warga pedalaman.
Namun demikian, keterbatasan masih terjadi pada rute tertentu, terutama Malinau–Krayan.
Menurut warga, rute ini memiliki karakteristik khusus karena melintasi wilayah perbatasan dan bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Tokoh masyarakat Krayan, Martinus, mengatakan keterbatasan penerbangan ke wilayahnya bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah kabupaten.
“Saat ini penerbangan Malinau–Krayan masih mengandalkan subsidi APBN, dengan frekuensi hanya dua kali seminggu. Itu yang menyebabkan banyak warga Krayan tertahan di Malinau,” jelasnya.
Ia berharap ke depan ada penguatan koordinasi lintas kewenangan agar akses transportasi udara ke wilayah perbatasan bisa lebih optimal.
“Kami paham setiap pemerintah punya batas kewenangan. Yang penting, masyarakat jangan sampai terputus aksesnya,” ujarnya.
Lonjakan penumpang Nataru ini kembali mencerminkan tantangan konektivitas di wilayah pedalaman Kalimantan Utara, sekaligus menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin mobilitas dan pelayanan dasar bagi masyarakat di daerah terpencil. (**)
