DPNTimes.com, Tanjung Selor — Ketidakmerataan penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di wilayah pedalaman dan perbatasan, khususnya di Kabupaten Malinau, memicu perhatian serius dari anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) asal daerah tersebut.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Malinau, Listiyani, mengungkapkan bahwa banyak laporan masuk terkait perbedaan penerimaan TKG di wilayah 3T (terisolir, terluar, dan terpencil). Sebagian guru telah menerima tunjangan, namun sebagian lainnya justru belum mendapatkan hak yang sama.
Kondisi ini, menurut politisi senior Partai Demokrat asal Malinau tersebut, menimbulkan kekhawatiran terkait kesejahteraan para pendidik, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan dengan biaya hidup yang lebih tinggi.
“Kami melihat masih ada perbedaan signifikan antara guru yang menerima TKG dan yang belum. Hal ini jelas memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih di daerah perbatasan yang biaya hidupnya tinggi,” ujar Listiyani, Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi berimplikasi langsung pada motivasi dan kesejahteraan guru.
Pernyataan tersebut disampaikannya menindaklanjuti rapat dengar pendapat bersama guru-guru Malinau beberapa waktu lalu.
DPRD Akan Dorong Pemerintah Percepat Penyelesaian
Listiyani menegaskan bahwa DPRD Kaltara akan mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan permasalahan ini.
Ia memastikan Komisi IV DPRD Kaltara akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar penyaluran TKG berjalan tepat waktu, akurat, dan tanpa diskriminasi.
“Guru-guru di perbatasan adalah ujung tombak pendidikan. Jika hak mereka tidak terpenuhi, semangat mengajar bisa menurun, dan itu berdampak pada kualitas pendidikan di wilayah ini,” tegasnya.
Perlu Mekanisme Penyaluran yang Lebih Jelas
Ia juga menyoroti perlunya mekanisme yang lebih jelas dan sistematis dalam pengelolaan TKG, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan bahwa tidak ada satu pun guru yang tertinggal akibat lemahnya sistem administrasi.
“Jangan hanya bicara soal pencairan dana, tapi bagaimana sistemnya dirancang agar tidak ada guru yang tertinggal. Pemerintah harus memastikan prosedur transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar sebelumnya, sejumlah guru dari wilayah 3T Malinau juga menyampaikan langsung pengalaman mereka mengenai ketidakpastian pembayaran tunjangan.
“Mereka berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera menindaklanjuti agar tunjangan bisa diterima merata setiap bulan. DPRD Kaltara akan terus memantau proses ini sampai benar-benar selesai,” ungkapnya.
Listiyani menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal hingga hak seluruh guru benar-benar terpenuhi.
“Tanpa perhatian serius dari pemerintah, kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan bisa terganggu,” pungkasnya.(adv)
