DPNTimes.com, Tanjung Selor — Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat (FPPR) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara untuk memberikan prioritas lebih besar pada sektor infrastruktur dan pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026.
Dorongan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi FPPR, H. Hamka, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi pada pembahasan awal RAPBD.
Akses Jalan dan Jembatan Dinilai Mendukung Percepatan Ekonomi
Hamka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan konektivitas antarwilayah harus menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Ia menilai, hingga kini masih terdapat sejumlah wilayah di Kaltara yang terisolasi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan pemerataan layanan publik.
“Pembangunan jalan dan jembatan perlu menjadi prioritas utama untuk mempercepat mobilitas ekonomi dan sosial di Kaltara,” ujarnya.
Menurut legislator dari PDIP tersebut, infrastruktur yang memadai akan membuka potensi daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Dengan terbukanya akses, distribusi barang, pelayanan pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat lebih cepat.
Pendidikan Harus Sejalan dengan Pembangunan Infrastruktur
Selain sektor infrastruktur, Hamka juga menegaskan pentingnya prioritas anggaran di bidang pendidikan.
Ia menyebutkan, kemajuan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik agar generasi muda Kaltara tidak tertinggal dalam persaingan ke depan.
“Peningkatan kualitas pendidikan harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur, agar generasi muda bisa mendapatkan akses dan peluang yang lebih baik,” jelasnya.
Hamka menyoroti bahwa pemerataan pendidikan, peningkatan tenaga pendidik, hingga perbaikan fasilitas belajar masih membutuhkan perhatian besar dari Pemerintah Provinsi.
Anggaran Harus Tepat Sasaran dan Berdampak Langsung
Dalam kesempatan tersebut, Hamka juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus melalui evaluasi yang jelas dan terukur agar program pembangunan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran harus tepat sasaran, sehingga investasi tidak hanya terlihat di dokumen, tetapi dirasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan perencanaan APBD yang matang, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan jangka panjang.
Infrastruktur dan Pendidikan Menjadi Fondasi Kemajuan Kaltara
FPPR DPRD Kaltara menilai bahwa dua sektor tersebut merupakan fondasi pembangunan daerah.
Perbaikan akses transportasi dan penguatan sumber daya manusia adalah dua hal yang saling melengkapi untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
“Infrastruktur dan pendidikan adalah fondasi untuk kemajuan jangka panjang, bukan hanya proyek sesaat,” kata Hamka.
Fraksi PPR berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltara benar-benar memasukkan dua sektor tersebut sebagai prioritas utama dalam APBD 2026.(adv)
