DPNTimes.com, Tanjung Selor — Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Ladullah, menilai tingginya pendapatan transfer dari pemerintah pusat—yang pada tahun 2026 mencapai Rp1,248 triliun—menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah masih belum sepenuhnya mandiri.
Namun, kondisi tersebut menurutnya masih tergolong wajar bagi daerah yang sedang dalam fase pembangunan.
Ladullah menyebut ketergantungan fiskal ini perlu dilihat sebagai ruang evaluasi dan perbaikan yang bisa dikelola secara bertahap.
“Kaltara masih berada dalam fase pembangunan. Karena itu, ketergantungan pada transfer pusat dapat dimaklumi, namun tetap perlu dipersiapkan strategi jangka panjang untuk menguranginya,” ujar legislator asal Nunukan tersebut.
Fraksi PKS, lanjutnya, mendorong penguatan sektor ekonomi produktif sebagai langkah awal.
Upaya ini dinilai penting untuk menumbuhkan kapasitas ekonomi daerah serta meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar.
Selain memperkuat sektor produktif, Ladullah menegaskan perlunya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Hal ini penting untuk memperluas aktivitas ekonomi di luar wilayah yang sudah berkembang, sehingga daya dorong ekonomi dapat merata hingga ke daerah perbatasan dan pedalaman.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan investasi berkelanjutan. Menurutnya, iklim investasi yang kondusif akan membantu memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pusat secara perlahan.
“Yang penting, semua dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah,” pungkasnya.(adv)
