DPNTimes.com, Tanjung Selor – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana deposito APBD senilai Rp300 miliar yang saat ini tersimpan di empat bank.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Adinata Kusuma, meminta Pemerintah Provinsi Kaltara menjelaskan secara terbuka tujuan penempatan dana tersebut agar publik mengetahui arah pemanfaatannya.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola. Transparansi akan menciptakan kepercayaan dan memastikan pemanfaatan anggaran berjalan tepat sasaran,” tegas politisi muda asal Kota Tarakan itu.
SILPA Harus Bernilai Produktif
Fraksi Golkar juga menyoroti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Menurut Adinata, SILPA tidak boleh hanya menjadi saldo mengendap, tetapi harus diarahkan untuk program dan proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“SILPA harus dimanfaatkan untuk hal produktif, bukan hanya menumpuk di rekening pemerintah,” ujarnya.
Dorong Optimalisasi CSR untuk Infrastruktur
Fraksi Golkar turut mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Sinergi tersebut dinilai dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jika dikelola dengan tepat, dana CSR bisa menjadi solusi tambahan untuk membangun fasilitas publik dan infrastruktur strategis,” tambah Adinata.
Perbaikan Sistem Pelaporan Keuangan
Selain itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah provinsi menerapkan mekanisme pelaporan keuangan yang lebih transparan dan rutin, sehingga setiap alokasi dana—baik belanja rutin maupun investasi—dapat dipantau secara akurat.
“Transparansi pengelolaan keuangan adalah kunci agar APBD tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)
