DPNTimes.com, Tanjung Selor — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan pemeliharaan infrastruktur dalam penyusunan anggaran pembangunan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Penekanan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Supaad Hadianto, sebagai bagian dari komitmen legislatif mengawal efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Supaad menyebut, setiap proyek fisik harus melalui analisis kebutuhan yang komprehensif, termasuk kajian biaya dan manfaat jangka panjang.
Langkah ini dinilai penting agar anggaran pembangunan digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Pemerintah provinsi perlu memastikan setiap proyek direncanakan dengan cermat. Analisis biaya dan manfaat tidak boleh dilewatkan karena ini menentukan keberlanjutan proyek serta efektivitas penggunaan anggaran,” ujar politisi Partai NasDem asal Kota Tarakan itu.
Cegah Pemborosan Akibat Perencanaan Lemah
Ia menilai masih terdapat proyek pembangunan yang pada akhirnya membutuhkan biaya tambahan karena perencanaannya tidak kuat sejak awal.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan mengurangi kualitas hasil pembangunan.
Karena itu, Supaad mendorong Pemprov Kaltara memperkuat tahap perencanaan melalui pengumpulan data lapangan, kajian teknis mendalam, serta pelibatan pihak berkompeten agar setiap proyek benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemeliharaan Adalah Bagian dari Pembangunan
Selain perencanaan, Supaad menekankan bahwa pemeliharaan rutin tidak boleh dipandang sebagai kegiatan tambahan.
Tanpa pemeliharaan, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik akan mengalami kerusakan lebih cepat dan membutuhkan biaya perbaikan yang lebih besar.
“Pemeliharaan bukan kegiatan tambahan, tetapi bagian integral dari pembangunan. Jalan, jembatan, dan fasilitas publik harus dirawat secara rutin supaya kualitasnya terjaga dan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang optimal,” tegasnya.
Integrasi Pembangunan dan Pemeliharaan
Supaad juga mendorong adanya integrasi antara pembangunan baru dan strategi pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah ada.
Menurutnya, pembangunan yang tidak terintegrasi hanya akan menghasilkan proyek yang tidak berumur panjang dan kurang memberikan manfaat.
Ia memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal penyusunan anggaran agar setiap keputusan pembangunan didasarkan pada data, kajian teknis, serta kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
“Tujuan kami sederhana, yaitu agar pembangunan di Kaltara berjalan efisien, terarah, dan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dalam jangka panjang,” pungkasnya(adv)
